MEDAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga triwulan II Juli Tahun Anggaran (TA) 2022 masih belum maksimal. Terutama dalam realisasi belanja, pendapatan, dana transfer, hibah bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut Yahdi Khoir Harahap usai menggelar rapat Banggar dengan para OPD Pemprovsu, Selasa (2/8/22).
Ia menjelaskan, berdasarkan dari link sektor dari 40 jumlah OPD Pemprov Sumut, hanya 4 (empat) OPD yang realisasi belanja di atas 50 persen. Sedangkan, sisanya masih di bawah angka rata-rata, artinya masih di bawah 50 persen.
Dimana, lanjut Yahdi, 4 OPD yang dimaksud seperti Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar 61 persen, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 55,5 persen, Kesbangpolinmas 53 persen dan Rumah Sakit (RS) Haji sebesar 53 persen.
BACA JUGA: Mobil Minibus Terbakar di Jalan Samarang Garut, Kondisinya Mengenaskan
“Sedangkan, realisasi belanja paling rendah terdapat pada Dinas Bina Marga yaitu 8,03 persen, dari realisasi belanja Rp964 miliar baru teralisasi Rp77 miliar. Kemudian Dinas Perkim sebesar 14,4 persen, dengan realisasi belanja dari Rp55,8 miliar, baru teralisasi Rp7,8 miliar, Biro umum hanya 18,15 persen, dari Rp580 miliar baru Teralisasi Rp105 miliar dan badan pengembangan sumber daya manusia hanya 20,1 persen dari realisasi belanja dari Rp68,8 miliar hanya teralisasi Rp13,9 miliar,” jelas Yahdi.
Untuk realisasi pendapatan di atas 50 persen, ungkap Ada 8 OPD yang mencapai 50 persen, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Perhubungan, Bina Marga, perkebunan, perkim, dinas Perindustrian dan Perdagangan, sekretariat daerah dan BPKAD.
BACA JUGA: Bupati Garut Lantik 48 PNS dalam Jabatan Administrasi
“Masih di bawah 20 persen, 4 OPD, dengan pendepatan Sumber daya mineral, dinas Tenaga Kerja, Badan Pengembangan SDM dan Dinas Pendidikan,” beber anggota Komisi D ini.
Yahdi pun menilai, bahwa pihak dinas masih belum maksimal dalam menjalankan kinerjanya.
“Saat minta anggaran ngotot agar berikan, tapi ketika diberikan tidak digunakan, padahal di tempat yang lain masih membutuhkan,”ketus Yahdi.
Ia pun menyarankan, agar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memacu kinerja para OPD nya, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara (Sumut). (ind)
