MEDAN – Pengungsi Afghanistan termasuk tiga balita melakukan aksi unjuk rasa mendatangi DPRD Provinsi Sumut menuntut UNHCR-PBB memberikan kemerdekaan HAM (Hak Azasi Manusia) yang sudah 10 tahun dilanggar.
Para pengungsi Afghanistan yang mendatangi DPRD Sumut tidak hanya kalangan dewasa, tapi juga beberapa orang anak-anak dan tiga bocah balita ikut menuntut kepastian hidup mereka yang mengungsi di Sumatera Utara.
“Tolong kami. Tolong sampaikan masalah kami ke UNHCR-PBB dan Kembalikan kami ke negara kami atau tempatkan kami ke tempat pengungsi yang lebih baik. Kami butuh pendidikan, kebebasan dan kami tidak ingin jadi warga Indonesia,” ujar pimpinan aksi Muhammad.
Dia juga berharap pemerintah Indonesia dan DPRD Sumut menyampaikan permasalahan hak-hak azasi ribuan pengungsi di Indonesia sudah 10 tahun dilanggar.
“ Kami tidak memiliki hak azasi di sini. Tolong kembalikan kami, anak-anak kami butuh pendidikan dan masa depan lebih baik,” ungkapnya.
Aksi pengungsi Afganistan diterima Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut Syamsul Qomar, Hj Anita Lubis dan Hendra Cipta menanggapi keluhan pengungsi Afghanistan di Sumut yang mencapai 3000 orang lebih.
“Kami memahami kondisi para pengungsi yang jauh dari negara sangat berat,”ujarnya.
Selanjutnya Hendra menyatakan, DPRD Sumut berkomitmen untuk menggelar rapat terkait masalah pengungsi Afghanistan harus mendapat hak-haknya sesuai hak azasi manusia.
Anak-anak pengungsi juga berhak menerima pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak manusia, khususnya lebih berhak lagi memiliki kemerdekaan.
“Untuk itu, akan segera dilakukan rapat dan mengundang komunitas pengungsi Afghanistan guna mencari solusi dari permasalahan yang dialami para pengungsi Afghanistan.Untuk itu sampaikan kembali surat ke DPRD Sumut agar dilakukan rapat. Kami minta para pengunsi tetap menjaga kesehatan,” ujarnya.
Usai menyampaikan aspirasi, para pengungsi diminta membubarkan diri dengan tertib. (ind)
BACA JUGA: Pemdes Kersamanah Belum Menemukan Kasus Stunting di Wilayahnya
BACA JUGA: Kurangi Dampak Pemanasan Global, Libas Edukasi Warga Tanam Pohon
