GARUT – Kepala Desa Sukasenang, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Heriawan merasakan berat ketika BLT BBM diluncurkan pemerintah.
Di satu sisi Heriawan senang karena warganya mendapatkan bantuan, namun di sisi lain dia juga takut mendapatkan protes warga.
Pasalnya bantuan BLT BBM tidak merata bahkan terkesan tebang pilih. Padahal kebijakan itu bukan wewenang desa melainkan pemerintah pusat.
Sebagaimana diketahui, kebanyakan penerima BLT BBM adalah juga penerima BPNT. Orangnya itu-itu saja yang mendapatkan bansos.
Hal ini jelas menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Padahal banyak masyarakat miskin yang selama ini juga tidak mendapatkan bansos.
” Yang menerima itu 487 KPM cuma ini mengenai BLT BBM di satu sisi senang ya tapi di samping itu seperti buah simalakama,” ujarnya.
” Di saya ada 2.150 KK tapi yang dapat di bawah 500 KK. Nah itu ada kecemburuan sosial. Kembalinya tetap pak ke RT RW dan ke desa,” tambahnya.
Oleh karena itu kata Heriawan ketika rapat dengan Forkopimcam dan kantor pos, pihak desa menyarankan agar penyaluran BLT BBM dilakukan di kantor pos saja. Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa BLT BBM ini ditentukan oleh desa.
Namun pada akhirnya tetap, pembagian dilakukan di kantor desa masing-masing berdasarkan musyawarah.
Mengenai data penerima BLT BBM ini dikatakan mengambil data tahun 2011. Heriawan pun cukup menyayangkan kenapa data dari pusat ini seolah tidak update.
Padahal verifikasi dan validasi selalu dilakukan desa namun seolah tidak ada perubahan. Ketika datang bantuan sosial dari pusat, yang menerima orangnya itu-itu saja.
Desa pun kerap menjadi sasaran kemarahan warga. Bahkan ada yang mengatakan desa tidak becus kerja.(gilang)
