GARUT – Anggota DPRD Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan Menjadi narasumber dalam acara dialog kebangsaan dan Pencerdasan Politik yang dilaksanakan di ruang rapat Setda kabupaten Garut Sabtu 25 November 2023.
Acara tersebut digagas oleh Komunitas Milenial Nusantara ( KMN ) Ruang Berpikir.id DPC Kabupaten Garut.
Dialog kebangsaan dan Pencerdasan Politik mengambil tema “peran pemuda dalam membangun keteladanan politik bangsa menyongsong Indonesia emas 2045”.
Yang menjadi narasumber acara ini diantaranya Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik ( Bakesbangpol) Kabupaten Garut H Nurrodhin, Ketua DPC PDI Pejuangangan Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan, ketua DPC Gerindra Kabupaten Garut Enan, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Garut Hj Diah Kurniasari yang diwakili oleh Arif.
Dalam sambutannya, Yudha Puja Turnawan sangat mengapresiasi acara yang digagas oleh KMN ini dimana dalam menyongsong Indonesia emas 2045 ada 70 persen populasi yang dikategorikan produktif.
“Menyongsong Indonesia emas ini ada 70 persen populasi yang dikategorikan usia produktif usia tentang 17 – 24 tahun. Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah sudah membuat Perda kepemudaan, Perda No 2 tahun 2021 tentang kepemudaan,” ujarnya.
Yudha juga menjelaskan Perda no 2 tahun 2021 tentang kepemudaan memang sudah ada namun belum ada Perbubnya sehingga seringkali Perda kemudian menjadi tumpul tidak menjadi efektif karena Perbubnya belum terbentuk, Yudha memberi contoh Perda tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan itu masuk di pansus bahkan ikut membahas itu ditetapkan tahun 2017 tapi sampai sekarang tidak kunjung ada Perbubnya sehingga praktis tidak efektif.
“Tadi ada keluhan dari kawan-kawan KMN Perbubnya belum ada. Sering kali memang Produk legislasi daerah seperti perda belum ada Perbubnya karena di kontek kepemudaan untuk kontek pemberdayaan seperti kontek kewirausahaan saja itu ada tanggung jawab dari itu dibebankan pada CSR perusahaan,” ujarnya.
“Saya melihat pos APBN dari tahun ke tahun yah kita melihat bahwa pemerintah pusat itu sangat berkepentingan menyiapkan menyongsong Indonesia emas 2045, Anggaran subsidi negara inikan akumulasi dan mencapai 545 triliun salah satunya 27 triliun untuk kartu Indonesia pintar ( KIP ) pertahun pemerintah pusat agar bagai mana orang-orang yang tidak mampu bisa memiliki akses sampai kependidikan tinggi. dan dari tahun ke tahun juga APBD kita ada alokasi untuk alokasi pengukuhan kewirausahaan salah satunya bantuan permodalan,” jelas Yudha Puja Turnawan.
“Seringkali Perda kemudian menjadi tumpul tidak menjadi efektif karena Perbubnya belum terbentuk, Perda tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan itu masuk di pansus saya ikut membahas itu ditetapkan tahun 2017 tapi sampai sekarang tidak kunjung ada Perbubnya sehingga praktis tidak efektif padahal kalau kita berkaca Pemprov Jabar saja, pak Ridwan Kamil selaku penanggung jawab itu pertahun bisa menghimpun dana CSR sampai 150 milyar dimana pak Ridwan Kamil mengunakan dana CSR dalam kontek Jabar bergerak, Jabar Quick Respons itu tidak mengandalkan APBD tapi mengandalkan CSR atau bahasa undang-undangnya tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan,” lanjut Yudha.
Yudha berharap Bagaimana memberdayakan diri sendiri untuk menyongsong Indonesia emas 2045 ini juga harus ada semacam pemaksaan pada diri kita sendiri dan komponen bantuan pemerintah itu tepat sasaran.
“Menyongsong Indonesia emas 2045 itu salah satunya bagaimana komponen Baksos pemerintah, mau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini tepat sasaran, kemiskinan bisa ditekan itu salah satunya bagai mana ini tanggung jawab kita sebagai warga negara,” pungkas Yudha. ( Gilang )
