GARUT – Di tengah sejuknya kawasan Wisata Tegal Malaka, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kamis (9 April 2026), sebuah pertemuan penting berlangsung. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut, Muslim Safaat, bertatap muka langsung dengan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan menjadi momentum penyampaian aspirasi yang telah lama dinanti kejelasannya oleh perangkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, Muslim Safaat menegaskan bahwa pihaknya membawa suara kolektif perangkat desa, tidak hanya dari Garut, tetapi juga sebagai bagian dari aspirasi nasional. Ia menyampaikan bahwa PPDI Kabupaten Garut telah berupaya mengkonsolidasikan harapan seluruh perangkat desa, terutama terkait perubahan status yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar.
“Alhamdulillah, Peraturan Pemerintah (PP) yang dinanti telah diputuskan. Namun dalam perubahan tersebut, belum secara tegas menyentuh persoalan status perangkat desa. Oleh karena itu, kami kembali menyampaikan hal ini kepada Bapak Wamendes PDT agar ada kejelasan yang nyata,” ungkapnya.
Menurutnya, kejelasan status bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut kepastian masa depan, kesejahteraan, dan pengakuan terhadap peran strategis perangkat desa dalam pembangunan. Ia pun berharap agar Wamendes dapat menjembatani komunikasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian PAN-RB dan kementerian terkait lainnya.
“Harapan kami sederhana, tetapi mendasar—adanya kepastian. Kami berharap Bapak Wamendes bisa menyampaikan dan mengomunikasikan hal ini kepada pihak terkait, agar status perangkat desa memiliki landasan yang jelas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muslim Safaat juga mengungkapkan bahwa perjuangan ini tidak berhenti di tingkat daerah. Para Ketua PPDI se-Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus mengawal isu tersebut hingga ke tingkat nasional. Salah satu langkah konkret yang akan ditempuh adalah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI yang akan digelar di Kementerian Desa RI dalam waktu dekat, bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPDI.
Rakernas tersebut diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat konsolidasi dan merumuskan langkah bersama dalam memperjuangkan kejelasan status perangkat desa di seluruh Indonesia.
Pertemuan di Tegal Malaka ini menjadi simbol bahwa dari daerah, suara perubahan terus digelorakan. Harapan pun menggantung—agar negara hadir memberikan kepastian bagi mereka yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat di tingkat desa.(Gilang)
