Garut – Ratusan massa dari Partai PRIMA bersama Relawan Santri menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Garut pada Senin, 7 Juli 2025. Mereka menuntut pemerintah daerah segera melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Garut.
Aksi yang berlangsung damai tersebut menyoroti berbagai persoalan daerah, mulai dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga lambannya pengisian jabatan strategis di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ketua DPK PRIMA Garut, Zamzam Zainulhaq, tampil sebagai orator utama. Dalam orasinya, ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi sebagai kunci agar Garut bisa keluar dari status daerah tertinggal.
Menurutnya, Kabupaten Garut butuh pembaruan total. Kalau hanya ganti satu-dua pejabat, itu belum cukup. Reformasi sejati harus dimulai dari pembongkaran sistem lama dan diisi oleh figur-figur bersih yang punya integritas.
Apresiasi untuk Langkah Bupati
Meski datang membawa tuntutan, PRIMA juga menyampaikan apresiasi terhadap Bupati Garut dan Wakil Bupati atas upaya yang telah dilakukan dalam menata ulang birokrasi daerah.
Zamzam menyebutkan bahwa pihaknya mengetahui proses mutasi, promosi, dan rotasi pejabat telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat persetujuan.
“ Jadi hasil ini kita mengapresiasi kinerja pak bupati dan ibu wakil yang sudah sangat luar biasa. Dalam hal ini pak bupati sudah ada gebrakan-gebrakan, kemudian ada akselerasi terutama di penataan birokrasi yang kami dengar informsinya emang itu semua mutasi, promosi, dan rotasi sudah disampaikan kepada kemendagri untuk mendapatkan persetujuan,” ujarnya.
“Hari ini memang sudah berakselerasi dengan cepat sesuai harapan. Kita juga apresiasi dan mohon untuk segera juga mengevaluasi terhadap SKPD-SKPD di Kabupaten Garut,” sambungnya.
Desakan Evaluasi SKPD
Selain reformasi struktural, massa juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPD yang dinilai belum optimal. Zamzam menilai evaluasi mendalam penting untuk memastikan bahwa jabatan publik tidak hanya terisi, tapi juga diemban oleh sosok yang layak dan mampu menjalankan visi daerah.
“Kalau hanya ganti satu atau dua posisi, itu tidak cukup. Reformasi yang sejati harus dimulai dari pembongkaran total sistem lama. Harus dinolkan, dan diisi dengan orang-orang baru yang punya integritas dan semangat perubahan,” tegasnya.
Aksi Simbolik, Tekanan Moral untuk Perubahan
Aksi yang berlangsung tertib ini dihiasi dengan spanduk dan poster berisi pesan-pesan moral dari rakyat. Orasi dilakukan bergantian oleh perwakilan massa yang menyuarakan keprihatinan sekaligus harapan untuk perubahan di Garut.
Zamzam menegaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib daerah, bukan sekadar ajang kritik.
“Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, ini bentuk cinta kami pada Garut. Kami ingin daerah ini bangkit dan lepas dari status tertinggal,” pungkas Zamzam.(gilang)
