GARUT – Bupati Garut, Rudy mengungkapkan, dari sekian banyaknya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Garut, hanya kurang dari 8 ribu yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
Hal itu diungkapkan bupati saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Meraih Peluang Kerja Ke Luar Negeri, di Aula Insitut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (14/9/2022). Acara ini terselenggara atas kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Barat.
“Coba kalian hitung yang bisa masuk di perguruan tinggi Kabupaten Garut dihitung dari UNIGA, IPI dan lain sebagainya, saya dengan menghitung tidak lebih daripada 6 ribu, sedangkan dua ribunya anggaplah ke UPI, ke UNPAD, ke ITB, atau di luar Garut tidak lebih daripada 2ribu,” ucapnya.
Rudy menyatakan bahwa pekerjaan merupakan masalah pokok bagi setiap orang. Okeh karenanya, sosialisasi meraih peluang kerja ke luar negeri ini dinilai sangat penting, mengingat para pekerja yang akan bekerja ke luar negeri membutuhkan informasi, salah satunya terkait perlindungan.
“Nah badan pelindungan dan penempatan tenaga imigran, tenaga kerja imigran atau kita lebih kerennya diaspora, diaspora itu juga merupakan bagian orang yang dari Indonesia berada di luar negeri,” ucapnya.
Di bagian lain bupati menyinggung persoalan kemiskinan, di kana sebelum adanya pandemi Covid-19, pihaknya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Garut hingga mencapai angka 8% di tahun 2019.
“Jadi orang Garut itu tidak tahan dengan Covid-19, angka kemiskinan kita turun lagi kemarin kita sudah 8% di tahun 2019, hebat sudah 8% dari tadinya 14%, kita menurunkan angka kemiskinan di periode pertama saya paling tinggi di Provinsi Jawa barat dan nasional,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Sukarman menyampaikan, kegiatan ini merupakan sebuah momentum yang strategis untuk memberantas pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
“Itu adalah harusnya dimulai dari hulunya, hulunya itu adalah kantong-kantong di daerah-daerah, bahkan seharusnya kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ya, itu kewajiban untuk perlindungan PMI itu ada di pusat, di pemerintah provinsi, kabupaten ya, bahkan sampai pemerintahan desa, ini amanat kita bersama, karena memang perlindungan ini harus menyeluruh ya dari hulu sampai hilir, “ ujarnya.
Untuk itu penyelenggarakan sosialisasi ini adalah dalam rangka memperkuat kolaborasi sinergitas antara kementerian atau lembaga pusat dengan daerah.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Garut, Erna Sugiarti menambahkan, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan peluang kerja ke luar negeri, sehingga para pencari kerja di Kabupaten Garut tidak takut untuk bekerja ke luar negeri karena terdapat peluang yang sangat besar.
“Dan keduanya bagaimana mereka bisa bekerja ke luar negeri secara prosedural, ini yang terpenting adalah prosedurnya karena banyak juga tenaga kerja di kita ini yang masih bekerja ke luar negeri itu non prosedural,” ucapnya.(gilang)
