GARUT – Forum Honorer administrasi Kabupaten Garut, yang tergabung di Lintas Dinas Kecewa setelah diumumkannya Kuota dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati Garut.
Honorer yang tergabung di FHKG ini merasa kecewa lantaran honorer teknis administrasi yang terkesan tidak begitu dianggap penting.
Ketua FHKG A. Sugianto Mengatakan, apa yang disampaikan Bupati Garut Melalui Chanel Youtube secara Live, itu membuat honorer administrasi merasa kecewa.
“Pasalnya dalam momentum penyampaian terkait hasil keputusan Menpan RB, tidak adanya Diskusi untuk kami berdialog dengan beliau,” ujarnya.
” Jujur kami merasa dianak tirikan, sementara keberadaan kami, merupakan sendinya roda pemerintahan, karena kami mengerjakan semua tugas-tugas ASN yang mereka tidak bisa kerjakan, dan begitupun keberadaan kami salah satunya adalah pengumpul atau pemungut sumber sumber PAD, jadi Ironis, kami yang mengumpulkan PAD, dua Intansi yang menikmatinya,” kata Sugianto.
Sekertaris FHKG, Yudi Citra, memahami jika yang disampaikan Bupati Garut merupakan keputusan pusat. Namun Yudi menyayangkan Pemerintah Daerah tidak begitu memprioritaskan ketika mengusulkan ke pusat.
Karena turunnya kuota dari pusat itu merupakan atas usulan dari pemerintah daerah. Hanya saja dulu yang bergeming itu guru dan Nakes sehingga merekalah yang mendapat prioritas sebagai dasar pengajuan ke pusat.
” Yang saya pertanyakan waktu pengajuan pemkab Garut apakah memikirkan nasib kita tenaga teknis adminitrasi, ini Ironis, mestinya pemkab Garut mengkaji dan menganalisa secara menyeluruh bukan atas dasar yang bergeming saja,” Ujar Yudi.(gilang)