MEDAN – Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sumatera menyampaikan sikap kritis atas kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022.
Pada pandangan umum fraksi, dr Tuahman Franciscus Purba mengatakan pandangan umum dari Fraksi Partai NasDem terkait RPJMD Tahun 2022 dan Rancangan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan pada sidang paripurna di Kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, baru-baru ini.
Dimana, pandangan umum tersebut, Fraksi NasDem menganalisa RPJMD yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dengan tolak ukur dari pelaksanaanya, apakah sudah terlaksana dengan baik.
Tuahman yang didampingi Bendahara fraksi Rony Renaldo Situmorang, anggota fraksi Pdt Berkat Kurniawan Laoli SPd, dr Mustafa Kamil Adam dan Drs Parsaulian Tambunan menjelaskan, program prioritas gubernur dan wakil gubernur dalam RPJMD 2019-2023 seharusnya sudah terealisasi dengan baik di masa akhir jabatan Gubernur Sumut dan Wagub.
Mulai dari peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, peningkatan akses dan mutu pendidikan, konektivitas antara pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas.
Termasuk peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, peningkatan nilai tambah sektor agraris, peningkatan nilai tambah sektor pariwisata, peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan layanan politik.
“Sektor pendidikan merupakan fokus dari fraksi NasDem atas kinerja gubsu. Sebab, masih ada guru tidak tetap yang honornya belum terselesaikan. Kemudian, pembangunan sekolah SMA/SMK yang belum merata dan tidak berdasarkan perbandingan dengan populasi jumlah peserta didik,”sebut Tuahman.
Di bidang kesehatan, lanjut Tuahman, Fraksi NasDem belum mendapat laporan sejauh mana peningkatan sarana dan prasarana pelayanan khusus di Rumah Sakit Haji dan rumah sakit jiwa. Sedangkan di sektor agraris, penentuan pagu anggaran belum berdasarkan program kerja dari masing-masing bidang.
Selanjutnya, di bidang sosial kemasyarakatan dan olahraga. Fraksi NasDem belum melihat dengan jelas efektivitas dari Pergub Sumut Nomor 19 Nomor 2021 dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Lalu, Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan
“Kami perlu ada penjelasan kongkrit dari Pemprov Sumut terkait hal tersebut sehubungan di masa akhir jabatan gubernur,” katanya.
Berkat Kurniawan Laoli juga mengkritisi kinerja Gubernur terkait permasalahan penyelesaian infrastruktur. Sehingga, belum ada kerja nyata terhadap pekerjaan tersebut.
“Jangankan Nias, sampai ke Tapteng pun belum ada. Itu artinya, pak gubernur dan wakilnya bersama OPD-nya masih terlena. Mereka terlena dengan kekuasannya. Mereka pikir dengan kekuasaan yang ada, Sumut bisa disulap di sisa masa jabatan dengan setumpuk PR yang kemarin diajukan dalam revisi RPJMD,” ujarnya.
Selain itu, tambah Berkat, banyaknya kegiatan mendadak sehingga membuat Gubernur tidak fokus pada pekerjaannya. Misalnya membeli aset Medan Club yang nilai anggarannya mencapai Rp600 milliar.
“Begitu juga soal sport centeri. Kita masih pertanyakan kegiatan sudah sejauh mana. Tidak ada dilihat kemajuannya. Padahal anggaran untuk tempat itu mencapai triliunan,”sebutnya.
Bersamaan, Drs. Parsaulian Tambunan menyampaikan, Pemprov Sumut juga tidak terlihat melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan masalah stunting. Padahal, Sumut masuk peringkat ke-17 nasional terkait persoalan tersebut.
Begitu juga ungkapan dr. Mustafa Kamil Adam menyinggung soal Perda Nomor 1 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti Pergub Tahun 2021 tentang fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Sumut.
Dia mengatakan bahwa langkah kolaborasi aksi perlu dilakukan supaya bisa menurunkan angka penyalahgunaan narkotika.
Masalah rehab, sambungnya, salah satu tempat yang sangat memungkinkan yaitu rumah sakit jiwa. Tapi rumah sakit jiwanya belum siap. Sedangkan pasien atau orang yang mau direhab cukup banyak. Dan rata-rata mereka dari kalangan tidak mampu. Maka dari itu, satu-satunya jalan adalah membuat rumah sakit pemerintah yang dalam hal ini rumah sakit jiwa menjadi tempat rehab.
Sementara, Rony Renaldo Situmorang menegaskan, alasan Fraksi Partai NasDem menyampaikan evaluasi dan pemikiran terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur karena Partai NasDem adalah pertai pengusung dan bukan rangka melemahkan.
“Kenapa kami mengambil momentum ini, agar nantinya bisa sampai ke pak gubernur. Sehingga ada perubahan yang signifikan.
Bagi kami sebuah kepemimpinan adalah begitu dia menyelesaikan periodenya masyarakat sejahtera. Jadi, kami mengharapkan ada terobosan baru dari pak gubernur di akhir kepemimpinannya ini,” pungkasnya. (ind)
