GARUT — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut tengah menyiapkan langkah rekayasa lalu lintas guna memfasilitasi angkutan publik, khususnya angkutan kota (angkot), agar dapat melayani sejumlah ruas jalan dan kawasan yang selama ini belum terjangkau transportasi umum.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Satriabudi, mengatakan bahwa rencana tersebut telah dibahas melalui forum diskusi bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda), Polres Garut, serta Kelompok Kerja Satuan Unit (KKSU). Pertemuan tersebut digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
” Ya, pertama rapat ini kolaborasi dan koordinasi terutama dengan pihak organda sebagai regulator, keduanya dengan Polres, kaitan dengan pengaturan lalu lintas dan KKSU. Kegiatan ini diperuntukkan yang pertama untuk mencari solusi keterkaitan dengan banyak permohonan dari masyarakat untuk dapat difasilitasi angkutan publik. Contohnya kan dari arah Suherman dari Alun-Alun Tarogong ke arah ke arah SOR itu tidak ada kendaraan. Keduanya ada SMKN 6 Garut, SMKN 1 Garut juga teman-teman atau adik-adik siswa kalau misalkan pulang juga agak sedikit kesulitan,” ujar Satriabudi.
Ia menegaskan, Dishub akan mencoba mengatur ulang jalur lalu lintas agar angkutan umum dapat menjangkau kawasan pendidikan dan fasilitas publik yang saat ini belum terlayani.
” Kita mencoba akan merekayasa lalu lintas untuk dapat memfasilitasi mereka itu sekolah-sekolah,” tegasnya lagi.
Selain kawasan pendidikan, Satriabudi menyebutkan bahwa pesatnya pembangunan perkantoran dan fasilitas layanan publik di sejumlah titik juga menjadi alasan utama perlunya pengaturan ulang jalur angkutan umum. Sejumlah lokasi strategis, seperti pusat olahraga, rumah sakit, hingga kantor pemerintahan, dinilai belum memiliki akses transportasi publik yang memadai.
” Yang keduanya banyak, sekarang sudah banyak perkantoran contohnya ada SOR, Rumah Sakit Intan Husada, ada Pengadilan Agama, ada Dinas Perindag, mereka yang ke Rumah Sakit, yang di depan Kejaksaan ya, itu juga kan tidak ada fasilitas angkot. Makanya hari ini kita mencoba mendiskusikan dengan teman-teman organda juga di KKSU, bagaimana caranya bisa memfasilitasi masyarakat mempergunakan angkutan publik ke lokasi-lokasi yang telah disebutkan tadi,” sebutnya.
Lebih lanjut, Dishub Garut juga mempertimbangkan rencana pengembangan SOR Ciateul sebagai pusat kegiatan masyarakat. Seiring dengan kebijakan pemerintah daerah yang akan lebih memfokuskan Alun-Alun Garut sebagai kawasan aset kenegaraan, SOR Ciateul diproyeksikan menjadi alternatif ruang publik dan venue berbagai kegiatan.
” Keduanya, ini di SOR (Ciateul) tersebut akan dijadikan venue-venue kegiatan masyarakat karena di alun-alun dipergunakan di dipergunakan untuk kepentingan aset kenegaraan, nanti disini diarahkan, kalau di sini diarahkan berarti harus ada ruang-ruang publik ya, ruang publik terutama angkutan yang bisa melayani masyarakat,” ujarnya.
Pengalaman pada sejumlah kegiatan olahraga sebelumnya turut menjadi bahan evaluasi Dishub, terutama terkait kesulitan akses transportasi bagi masyarakat.
” Contohnya kemarin ketika ada event renang ya, event basket dan event bola ada kesulitan. makanya kemarin juga teman-teman KKSU di sini menjadi objek-objek pangkalan ya, objek pangkalan kendaraan, terminal bayangan lah. daripada jalan kita masukkan ke sini untuk memfasilitasi mereka, begitu antusias mereka, ya hari ini kita coba komunikasikan,” sebutnya.
Menurut Satriabudi, rencana rekayasa lalu lintas ini mendapatkan respons positif dari Organda dan KKSU. Ia berharap langkah tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara administratif agar implementasinya bisa dipercepat.
” Ya alhamdulillah ada tanggapan, ada tanggapan kita akan coba nanti bagaimana nanti berita acaranya kita buat dan mudah-mudahan ini bisa cepat secepatnya mempersiapkan masyarakat apalagi dengan rencana informasi ya bahwa KONI akan merencanakan salah satu venue orda ya di Garut, kalau penyuplai orda di Garut otomatis kan di SHOR ini,” ujarnya.
Dishub Garut menargetkan hasil pembahasan ini dapat menjadi dasar kebijakan pengembangan layanan angkutan publik yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(bibi bagja)
