MEDAN – DPRD Sumatera Utara memutuskan tidak ada melakukan kunjungan ke luar negeri dalam tahun politik (tahun 2023-2024), karena akan lebih mengkosentrasikan bersama- sama memulihkan perekonomian rakyat kabupaten/kota melalui dapil (daerah pemilihan) masing-masing.
Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting ketika membuka raker (rapat kerja) DPRD Sumut penyampaian hasil pelaksanaan kerja 2022 dan penetapan rencana kerja DPRD Sumut tahun 2023, dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi, Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP Toto Purbiyanto SKom MTi dan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagaan Kerjaan Sumbagut Hengky Roshidien, Senin (26/9/2022) di Berastagi Kabupaten Karo.
Ditegaskannya lagi, memasuki tahun politik, DPRD Sumut akan kembali ke dapil masing-masing dan mendorong Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjalankan program ketahanan pangan, pemberian bantalan sosial kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur, tentunya diharapkan melibatkan anggota dewan.
“Kami bertekad untuk turun ke dapil melihat kondisi daerah masing-masing. Untuk itu, libatkan kami supaya anggota dewan ini ada fungsinya sebagai wakil rakyat,” kata Baskami.
Disebutkannya, DPRD Sumut sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi, yakni fungsi pembentukan Perda yang antara lain dilaksanakan melalui membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.
Kemudian, fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Selanjutnya, fungsi pengawasan antara lain diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah.
“Tugas dan fungsi dewan tersebut bisa kita laksanakan secara efektif apabila dilakukan dengan dukungan ikhlas dari seluruh anggota dewan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Baskami.
Dalam kesempatan ini, Baskami Ginting juga mengharapkan raker ini dapat menghasilkan rencana kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara 2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, sehingga dapat berjalan lebih berkualitas, efektif dan akuntabel terutama dalam mewujudkan APBD yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
Dia juga menegaskan, tugas pokok dan fungsi dewan merupakan pedoman dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk dapat disuarakan agar dapat diakomodir dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara.
“Karena itu mari kita mulai memusatkan pemikiran dan perhatian untuk menyatukan persepsi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan amanah telah dipercayakan masyarakat Sumut, serta memberikan masukan-masukan yang konstruktif dalam pembahasan program kerja dewan ini,” katanya.
Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi memaparkan ancaman resesi ekonomi tahun 2023. Dalam laporan Bank Dunia dan IMF terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan adanya kebijakan menaikkan suku bunga Bank Sentral di hampir seluruh dunia akan memicu resesi global di tahun 2023.
Ancaman resesi ekonomi tahun 2023, kanjutnya, juga disebabkan Bank Indonesia sudah menaikan suku bunga acuan sampai 50 basis poin untuk meredam inflasi akan berakibat pada tekanan bagi dunia usaha, karena biaya modal meningkat berakibat pada lemahnya investasi. Selanjutnya, harga CPO menurun tajam, yakni 3.840 ringgit per ton. Sementara Sumut mengandalkan CPO sebagai basis erekonomian. Kemudian, menurunnya kinerja ekspor Sumut karena negara tujuan ekpor seperti China dan USA mengalami perlambatan ekonomi.
Untuk itu, lanjutnya, langkah yang harus dilaksanakan Pemprovsu mempercepat realisasi APBD di tahun 2022 dan tahun 2023 untuk terserap ke sektor-sektor produktif. Rancangan program tahun 2023 diutamakan kepada ketahanan pangan, memberikan bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan pembangunan infrastruktur jalan agar ekonomi bisa semakin efesien.
Dia juga memaparkan program pengendalian inflasi Sumut dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari P-ABPD 2022 dan APBD 2023. “Kita lakukan intervensi program dalam bentuk serap gabah dan operasi pasar beras yang akan dilakukan Bulog dan PT Dhirga Surya, Dinas Pertanian akan memberikan bantuan bibit dan Sasprodi untuk kelompok tani di sentra-sentra produksi, Dinas Peternakan akan memberikan subsidi pakan bagi peternak ayam, Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan bantuan operasional bagi nelayan dan bantuan bibit ikan, Disperindag menggelar pasar murah dan Dinas Koperasi dan UKM memberikan bantuan sarana produksi untuk UMKM,” ujarnya.
Terkait penanganan dampak dan perlindungan sosial, Edy mengatakan, Pemprovsu melalui Dinas Sosial akan memberikan Bansos BLT kepada 30.672 orang, terdiri penyandang disabilitas 1.600 orang, Lansia 8.942 orang, tukang becak 5.280 orang, ojek online 8.580 orang, ojek pangkalan 6.270 orang. Bantuan itu akan diberikan selama 4 bulan, perorang mendapatkan Rp100.000.
Kemudian, Dinas Perhubungan juga akan memberikan subsidi angkutan umum laut perairan Danau Toba, Sibolga-Nias; Dinas Perkebunan memberikan bantuan untuk kelompok tani perkebunan dan lainnya.
Dalam pembukaan Raker itu juga, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP (Baran Pembinaan Indiologi Pancasila) Toto Purbiyanto SKom MTi dan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagaan Kerjaan Sumbagut Hengky Roshidien. (ind)
