GARUT – Musibah kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga di Kampung Hamerang RT 02 RW 02, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, menyisakan duka mendalam bagi tiga keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Di tengah kondisi tersebut, kepedulian dan gotong royong berbagai pihak menjadi harapan agar para korban dapat kembali memiliki hunian yang layak.
Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, turun langsung mengunjungi para korban pada Minggu (1/11/2026). Dalam kunjungannya, Yudha didampingi unsur Pemerintah Kecamatan Banjarwangi dan Kepala Desa Banjarwangi, Yogi Hapid.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah, Yudha menyalurkan bantuan berupa sembako dan santunan uang tunai dari dana pribadinya. Bantuan tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban para korban yang kini harus menghadapi kenyataan kehilangan tempat tinggal.
Adapun tiga keluarga yang terdampak kebakaran tersebut yakni Pudin, seorang warga lanjut usia (lansia), serta Ayat dan Asep. Ketiganya membutuhkan perhatian dan bantuan bersama agar dapat segera membangun kembali rumah yang telah hangus terbakar.
Yudha mengatakan, kebakaran yang terjadi pada Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB itu menjadi pengingat bahwa penanganan warga terdampak bencana membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Ia pun secara khusus meminta Bupati Garut segera membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, keberadaan forum tersebut sangat penting untuk menghimpun dan mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah.
“Pak Bupati, saya mohon dengan sangat agar segera membentuk Forum TJSLP atau Forum CSR. Saat ini begitu banyak warga Garut yang tertimpa musibah, baik rumah ambruk maupun kebakaran. Mereka membutuhkan bantuan nyata agar bisa kembali memiliki tempat tinggal,” ungkap Yudha.
Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu kendala dalam membantu seluruh warga terdampak. Berdasarkan data yang disampaikannya, pada tahun 2026 terdapat lebih dari 500 rumah mengalami kerusakan akibat ambruk maupun kebakaran. Namun, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut hanya memiliki alokasi anggaran sekitar Rp500 juta, sehingga baru 71 rumah yang dapat dibantu.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran pemerintah. Bahkan, persediaan bahan bangunan di Disperkim Garut saat ini disebut telah habis untuk membantu warga terdampak.
“Otomatis kita membutuhkan dukungan sumber pendanaan lain, terutama dari dana CSR perusahaan dan BAZNAS. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD, sementara jumlah warga yang membutuhkan bantuan terus bertambah,” tegasnya.
Yudha berharap Bupati Garut dapat melihat langsung penderitaan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan segera mengambil langkah konkret untuk membangun kolaborasi pendanaan. Melalui Forum CSR, berbagai entitas usaha di Kabupaten Garut diharapkan dapat diarahkan untuk berpartisipasi membantu warga yang mengalami musibah.
Selain mendorong keterlibatan perusahaan, Yudha juga meminta Dinas Sosial Kabupaten Garut agar proaktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Langkah tersebut diperlukan untuk mengupayakan bantuan tambahan bagi ketiga keluarga korban kebakaran di Banjarwangi.
Menurutnya, pemulihan kehidupan para korban tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok. Mereka juga membutuhkan dukungan nyata agar dapat kembali membangun rumah dan menjalani kehidupan secara layak.
“Ini membutuhkan ikhtiar dan gotong royong kita bersama. Saya berharap semua pihak bisa bergerak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, BAZNAS, dunia usaha, hingga pemerintah pusat. Jangan sampai warga yang tertimpa musibah harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kembali tempat tinggalnya,” ujarnya.
Yudha kembali menegaskan bahwa pembentukan Forum CSR bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kepedulian sosial dan memastikan masyarakat yang tertimpa musibah mendapatkan perhatian.
“Pak Bupati, sekali lagi saya mohon agar segera diikhtiarkan kolaborasi pendanaan melalui CSR. Kita ingin memastikan warga Garut yang tertimpa musibah tidak kehilangan harapan untuk kembali memiliki rumah,” pungkasnya.(Gilang)
