Garut –Kepemimpinan H.Abdusy Syakur Amin-dan Putri Karlina yang baru dilantik jadi Bupati Wakil Bupati Garut, harus dihadapkan terhadap persoalan ribuan karyawan perusahaan swasta yang terancam di-PKH.
Dikabarkan ribuan karyawan PT Danbi Internasional terancam kehilangan pekerjaannya. Mereka dibayang-bayangi dengan PHK.
Dikabarkan sebanyak 2 ribu lebih karyawan PT Danbi Internasional akan mengalami PHK secara massal.
Tentunya menjadi tantangan besar bagi Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut untuk memecahkan persoalan ini.Di tengah tantangan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, Bupati Garut harus dihadapkan dengan PHK ribuan karyawan swasta.
Maka dari itu, diharapkan respons cepat dari Bupati dan Wakil Bupati Garut yang baru saja dilantik untuk memecahkan persoalan ini.
Menurut Wakil Ketua Kadin Kabupaten Garut Galih F. Qurbany meminta supaya persoalan ini harus segera ditangani oleh Bupati dan Wakil Bupati Garut.
“Pemerintahan Syakur Putri harus membentuk tim satgas terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Kadin, Serikat Buruh, Akademisi dan pelaku usaha guna menacri solusi jangka pendek dan jangka panjang. Tranparansi sangat penting dalam penyelesaian kasus ini agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak hak buruh yang telah diatur dalam regulasi Nasional”, Tegasnya.
Dalam aspek hukum, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan menjadi dasar utama dalam penyelesaian hak pekerja yang mengalami PHK Pasal 156 ayat (1) mengatur bahwa pekerja berhak atas pesangon,penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.Pasal 157 menegaskan skema kompensasi berdasarkan lama masa kerja.
Sementara itu dalam kondisi kepailitan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) Pasal 142 dan Pasal 146 Menetapkan bahwa buruh itu termasuk kriditur preferen yang memiliki hak atas aset perusahaan sebelum likuidasi dilakukan.
“Secara normatif aturan ini menjadi landasan penting dalam memastikan buruh tidak kehilangan haknya akibat ketidak mampuan perusahaan”,Ujar Galih.
“Namun,masih tambahnya penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan regulasi semata . Dalam perspektif ekonomi ragional , kebangkrutan PT.Danbi adalah sinyal bahaya bagi iklim investasi di Kabupaten Garut,”Pungkas Galih.( Danang)
