GARUT – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Garut, Oban Sobana menyampaikan bahwa pihaknya akan menjalin komunikasi ke eksekutif dan legislatif. Yang akan dibicarakan itu adalah soal aset desa yang banyak digunakan oleh instansi di Kabupaten Garut.
Misalnya adalah tanah desa yang banyak digunakan oleh sekolah, puskesmas dan instansi lainnya. Tentunya dalam hal ini desa tidak menerima manfaat apapun dari penggunaan aset tersebut.
Masalah inilah menurut Oban yang saat ini tengah dibicarakan dalam rapat kerja (raker) Apdesi Kabupaten Garut di hotel Augusta, Selasa 11 Oktober di Kecamatan Tarogong Kaler.
“ Diharapkan dari raker ini ada referensi dan rekomendasi dari semua peserta dan kita akan soundingkan kepada legislatif dan eksekutif melalui dinas-dinas yang ada. Karena ada beberapa yang mesti kita sampaikan ke pihak-pihak terkait termasuk tanah desa yang digunakan oleh pemerintah, semacam puskesmas untuk sekolah,” ujarnya.
“ Ini akan direkomendasikan bagaimana tanggapan dari pihak Kabupaten, karena ini kan aset desa yang memang selama ini tidak diambil manfaatnya oleh desa, tetapi pemerintah yang lain, misalnya Disdik dan dinas Keehatan juga,” katanya.
Salah satu solusi yang mungkin bisa ditawarkan adalah tukar guling tanah. Sehingga nantinya hasil dari tukar guling itu akan dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk kesejahteraan perangkat maupun masyarakat secara umum.
Selain membahas tentang aset desa, Oban juga menyampaikan bahwa dalam agenda raker ini, pihaknya membahas mengenai desa mandiri.
Sekarang ini di Kabupaten Garut baru ada 69 desa mandiri. Nah harapannya ke depan desa mandiri bisa lebih banyak lagi.
“ Kita malu lah menurut informasi di Kabupaten Bandung semua desa sudah desa mandiri,” katanya.
Desa Mandiri yang dimaksud di sini dalam artian desa yang mampu memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di desa tersebut.
“ Kriteria mandiri pelayanan dasar untuk masyarkat terpenuhi, dari mulai kesehatan sudah bisa dilayani di tingkat desa, perputaran ekonomi bergerak di tingkat desa. Pendidikan jadi dari mulai TK, SD, SMP SMA sudah ada di desa itu,” katanya. (gilang)
