26.9 C
Garut
Rabu, November 18, 2026

Buy now

Prevalensi TBC di Garut Masih Tinggi, Yudha Minta Bupati Perkuat Dukungan Anggaran

GARUT – Tingginya angka prevalensi tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Garut menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan lebih optimal. Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, mengungkapkan prevalensi TBC di Garut mencapai 200 orang per 100.000 penduduk. Angka tersebut jauh di atas target nasional yang ditetapkan maksimal 65 orang per 100.000 penduduk.

Kondisi tersebut mendorong Yudha meminta Bupati Garut memperkuat dukungan pendanaan untuk program pencegahan dan penanggulangan TBC. Menurutnya, upaya pengendalian penyakit menular tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan dukungan anggaran bagi organisasi masyarakat sipil serta kelompok masyarakat.

” Nah ini perlu diketahui tuberkolosis misalnya kita itu prevalensinya 200 orang per 100.000 penduduk berarti ada 60.000 penderita TBC yang sebagiannya mangkir dari pengobatan,” ujarnya saat menghadiri lokakarya di Hotel Sabda Alam, Senin (16/11/2026).

Yudha menjelaskan, kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk keterlibatan Komisi IV DPRD Kabupaten Garut dalam mendorong penguatan kebijakan dan penganggaran daerah. Lokakarya itu secara khusus membahas penguatan perencanaan dan penganggaran untuk implementasi social contracting dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis, serta malaria.

” Saya mewakili komisi 4 DPRD Garut menghadiri acara loka karya penguatan perencanaan penganggaran untuk implementasi social contracting untuk penanggulangan atau pencegahan pengendalian HIV AIDS, tuberculosis dan malaria,” ujar Yudha.

Ia menilai, penguatan pembiayaan dari pemerintah daerah menjadi semakin penting seiring berkurangnya dukungan hibah internasional melalui The Global Fund. Karena itu, daerah perlu mulai membangun kemandirian pendanaan agar program penanggulangan penyakit menular dapat berjalan secara berkesinambungan.

” Tentu ini merupakan bagian dari upaya bagaimana memperkuat penganggaran di daerah juga tidak mengandalkan the global fund dana hibah dari lembaga asing ya yang memang dari tahun ke tahun semakin menurun,” ujarnya.

Lokakarya tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai kabupaten/kota. Di antaranya unsur DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, hingga Dinas Kesehatan.

Menurut Yudha, keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan untuk membangun pola kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Melalui skema social contracting, organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS dan TBC diharapkan mendapatkan kesempatan serta dukungan pembiayaan untuk berkontribusi secara langsung.

” kenapa ini menjadi penting dan berbagai stakeholder diundang dari berbagai kabupaten kota termasuk Garut bukan hanya DPRD tapi juga dari BPKAD dan inspektorat juga ada kemudian dari Dinkes. Ini konteksnya menjadi penting. Social contracting itu membangun sinergi kemitraan dengan unsur masyarakat sipil terutama organisasi masyarakat sipil yang memang selama ini konsen penanggulangan HIV AIDS maupun tuberkolosis,” ujar Yudha.

Lebih lanjut, Yudha menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara prevalensi TBC di Kabupaten Garut dengan target nasional. Dengan angka prevalensi mencapai 200 orang per 100.000 penduduk, Garut menghadapi tantangan besar untuk menekan penularan dan meningkatkan keberhasilan pengobatan.

Ia menyebut target nasional maksimal 65 orang per 100.000 penduduk menjadi salah satu indikator penting dalam upaya mengendalikan penyebaran TBC. Untuk mencapainya, diperlukan kerja bersama lintas sektor dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Nah ini sebenarnya pemerintah pusat sudah mengamanatkan maksimal prevalensi tuberkolosis kabupaten kota itu 65 orang per 100.000 penduduk. Ngaji kak prevalensinya 65 orang itu maka penularannya bisa direduksi. Sehingga ini menjadi kerja berat targetnya 2030 ini membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari lokakarya tersebut, Yudha berencana mengomunikasikan hasil pembahasan kepada Pemerintah Kabupaten Garut. Ia berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang pendanaan melalui APBD bagi organisasi masyarakat sipil maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan program nyata dalam penanggulangan TBC.

“Sehingga hasil dari lokakarya ini kita akan komunikasikan agar banyak unsur organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat ini bisa mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD Garut untuk menekan terutama di TBC,” ujar Yudha.

Yudha menegaskan, komitmen kepala daerah menjadi faktor penting dalam memperluas kolaborasi tersebut. Menurutnya, tingginya prevalensi TBC di Garut harus direspons melalui kemitraan yang lebih luas, terutama dengan organisasi masyarakat sipil yang dapat membantu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat bawah.

Keterlibatan kelompok masyarakat dinilai semakin dibutuhkan mengingat keterbatasan tenaga kesehatan dalam menjalankan upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan, dan pengendalian penyakit di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

“Nah tentu ini harus menjadi komitmen pak Bupati prevalensi TBC kita masih sangat tinggi harus dibangun sinergi dengan banyak pihak terutama dengan organisasi masyarakat sipil. Kita perlu memperluas kerjasama dengan unsur masyarakat sipil mengingat keterbatasan tenaga kesehatan atau nakes,” ujar Yudha.

Selain mengoptimalkan alokasi anggaran daerah, Yudha juga mendorong Pemerintah Kabupaten Garut segera membentuk forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menggalang kontribusi dunia usaha, khususnya perusahaan berskala besar yang memiliki kemampuan finansial dan laba bersih tinggi, dalam mendukung program penanggulangan TBC.

” Bukan hanya dari APBD tapi segera juga bentuk forum tjslp entitas pengusaha dengan skala besar yang memiliki laba bersih tinggi ini bisa juga membantu mengeliminasi TBC,” ujar Yudha.

Yudha berharap sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan sektor swasta dapat diwujudkan melalui dukungan pembiayaan yang terencana dan berkelanjutan.

Menurutnya, penanggulangan TBC tidak dapat dibebankan kepada satu sektor saja. Kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar upaya menekan prevalensi, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta memutus rantai penularan TBC di Kabupaten Garut dapat berjalan lebih efektif demi mencapai target eliminasi pada 2030. (feri)

Bircunews

Kami Bircunews.com adalah perusahaan media. memberikan informasi berimbang, informatif, edukatif dan berpedoman terhadap undang-undang pers no 40 tahun 1999.Hubungi Kontak Kami untuk Iklan dan Pengaduan Keredaksian di Kontak WA: 082.295.693.903

Bircunewshttp://bircunews.com
Kami Bircunews.com adalah perusahaan media. memberikan informasi berimbang, informatif, edukatif dan berpedoman terhadap undang-undang pers no 40 tahun 1999.Hubungi Kontak Kami untuk Iklan dan Pengaduan Keredaksian di Kontak WA: 082.295.693.903

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

Bircunews

Kami Bircunews.com adalah perusahaan media. memberikan informasi berimbang, informatif, edukatif dan berpedoman terhadap undang-undang pers no 40 tahun 1999.Hubungi Kontak Kami untuk Iklan dan Pengaduan Keredaksian di Kontak WA: 082.295.693.903