GARUT – Dukungan terhadap perjuangan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan.
Memo Hermawan yang juga menjabat Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut menyampaikan apresiasi terhadap langkah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Kabupaten Garut yang berencana menyampaikan sejumlah aspirasi melalui audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Menurut Memo, aspirasi yang diperjuangkan oleh pemerintah desa tersebut merupakan hal yang sangat tepat. Pasalnya, berbagai tuntutan yang disampaikan memiliki dasar regulasi yang jelas dan berkaitan dengan komitmen serta janji Gubernur Jawa Barat.
Ia berpandangan, aspirasi tersebut bukan semata-mata permintaan dari pemerintah desa, melainkan bentuk perjuangan untuk mendapatkan pemenuhan hak dan kewajiban desa yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Atas dasar itu, Memo mendorong Gubernur Jawa Barat untuk segera mengambil langkah konkret dalam merealisasikan berbagai kebijakan yang menjadi harapan pemerintah desa. Terlebih, tuntutan tersebut memiliki kekuatan hukum yang berlandaskan regulasi yang berlaku.
Memo juga menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah provinsi terhadap desa. Mengingat, desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adapun terdapat lima poin utama yang menjadi materi aspirasi DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Garut dalam rencana audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.
” Pertama, terkait regulasi Kawasan Perdesaan Mandiri Pangan (KDMP). APDESI mendorong adanya kejelasan regulasi dan implementasi program ketahanan pangan di tingkat perdesaan. Hal ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
” Kedua, sinkronisasi anggaran infrastruktur provinsi yang masuk ke wilayah desa. Pemerintah desa mengharapkan adanya kepastian alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” sambung Memo.
Aspirasi mengenai infrastruktur tersebut berlandaskan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari bantuan keuangan APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
Selain itu, dasar lainnya adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.121-DPM-Desa/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026.
” Ketiga, kejelasan realisasi hak dan keberlanjutan apresiasi bagi desa maupun tokoh penerima penghargaan Anugerah Gapura Sri Baduga,” ujarnya.
Dalam hal ini, APDESI mengharapkan penghargaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada desa maupun tokoh berprestasi tidak hanya sebatas pengakuan secara moral. Namun, perlu disertai pembinaan dan dukungan nyata sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan serta kehormatan desa.
Landasan tuntutan tersebut merujuk pada asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, terdapat Surat Edaran Nomor 110/HM-DESA tentang Penyelenggaraan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025 serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 140.05/Kep.714-DPM-DESA/2025 tentang Tim Penilai.
” Keempat, mendorong pengalokasian kembali dana aspirasi DPRD Provinsi Jawa Barat untuk desa, sekaligus mendesak percepatan penerbitan petunjuk teknis (juknis) dan transparansi jadwal pencairan bantuan keuangan (bankeu) desa serta dana hibah provinsi,” ujarnya
Tuntutan keempat tersebut didasarkan pada Pasal 72 ayat (1) huruf e dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Ketentuan tersebut mengatur sumber pendapatan desa dari bantuan keuangan pemerintah daerah sekaligus menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjadi salah satu landasan dalam pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk menunjang prioritas pembangunan daerah.
” Kelima, meminta kejelasan realisasi janji politik Gubernur Jawa Barat terkait bantuan anggaran operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp100 juta per desa,” ujar Memo Hermawan.
Terkait tuntutan tersebut, APDESI memandang PKK mempunyai kedudukan dan fungsi penting sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa yang membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut juga merujuk pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian, dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah provinsi dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan program PKK di tingkat desa.
Melalui rencana audiensi ini, DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Garut berharap DPRD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi jembatan penyampaian aspirasi sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memberikan kepastian dan tindak lanjut terhadap lima tuntutan tersebut.
Dukungan yang disampaikan Memo Hermawan diharapkan semakin memperkuat perjuangan pemerintah desa dalam memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan hukum, sekaligus memastikan berbagai komitmen pemerintah provinsi dapat diwujudkan melalui program dan dukungan anggaran yang konkret.
” Sebab, pembangunan desa yang berkeadilan membutuhkan kepastian regulasi, keberpihakan anggaran, serta komitmen pemerintah yang tidak hanya berhenti pada janji, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” tutup Memo Hermawan.(Pey)
