JAKARTA – Bupati Garut, Rudy Gunawan berkesempatan menjadi pembicara dalam rapat kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis 23 Februari 2023.
Tema Rakerkesnas ini yaitu ” Implementasi Pilar Transformasi Layanan Primer”.
Selain Bupati Garut, pembicara lainnya juga dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Maria Endang Sumiwi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Ati Pramudji, dan Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lice Eka Putra.
Rudy Gunawan menjelaskan bahwa Kabupaten Garut mempunyai jumlah penduduk yang banyak. Maka dari itu Ia mencoba menyelesaikan persoalan dari hal yang mendasar seperti kemiskinan dan kesehatan masyarakat.
Rudy melanjutkan, tidak semua masyarakat mempunyai akses ataupun keuangan yang baik untuk berobat di fasilitas kesehatan. Meskipun sekarang ini 92 persen masyarakat di Kabupaten Garut sudah mendapatkan perlindungan BPJS.
Karena itu menurut Rudy, pihaknya ingin memperkuat posisi puskesmas sebagai bagian yang mempunyai tanggung jawab untuk mengobati masyarakat.
“Tapi puskesmas pun jaraknya jauh dari masyarakat, maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di antaranya adalah transformasi kesehatan primer dengan membuat Posyandu Prima, menurut saya saya hampir 10 tahun jadi bupati ini adalah langkah yang tepat,” ucap Bupati Garut.
Menurut Rudy, Pemkab Garut sangat mendukung dengan apa yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Yaitu adanya posyandu Prima yang dapat mendekatkan pelayanan kesehatan pada warga.
baca juga: BIRCU Publisher/MMAFD: Local Direct Democracy in Indonesia
“Nah tentu kita yang sekarang berada di sektor kesehatan, bagaimana ini orang miskin bisa didekatkan, maka dengan adanya integrasi kesehatan primer yang dibangun dengan sistem yang kemarin diuji oleh Ibu Dirjen dari Kecamatan Banjarwangi,” ucapnya.
Dengan pembangunan sistem integrasi kesehatan primer yang dibangun di Kecamatan Banjarwangi, sangat menguntungkan bagi masyarakat.
Rudy menambahkan bahwa posisi posyandu prina sendiri adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, serta pembangunannya dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Dalam hal ini kata Rudy, Pemkab Garut hanya mengisi sumber daya manusia, ataupun tenaga kesehatan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dimana PPPK ini diberi tugas membina posyandu yang ada di Garut.
baca juga: Bircu Publisher: Sickle Cell Disease, a New Look At An Orphan Disease
“Kita hanya mengisi sumber daya manusianya, untuk mengisi sumber daya itu maka di Kabupaten Garut ada 1.700 orang yang kita angkat menjadi PPPK, untuk mengisi nanti tenaga-tenaga kesehatan yang ada di posyandu prima dan memberikan tempat untuk bisa membina posyandu-posyandu yang ada di Kabupaten Garut. Kami 1.700 orang, yang tadinya gajinya satu juta, satu juta setengah, sekarang empat juta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Posyandu prima ini kata Rudy, mempunyai dampak yang luar biasa. Dalam posyandu prima ini, Pemkab Garut dapat memberikan pelayanan dengan sistem yang terintegrasi dari Kemenkes RI, yang dapat melayani ibu hamil, anak bahkan lansia.
baca juga: Kadis DKP Garut: Festival Nasi Liwet Juga Bentuk Empati Terhadap Korban Bencana
“Kami (juga) mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 11%, karena kami membeli susu di tengah perjalanan, kami membuat dari BTT membeli susu 8 miliar karena di posyandu diberikan insentif, dan kami pun melakukan pengukuran (balita), dan menimbang badan (balita), sehingga kami by name by address,” tandasnya.
baca juga: Pemkab Garut Dukung Keterlibatan Masyarakat Jaga Lingkungan
