GARUT — Bupati Garut ke-26, Rudy Gunawan, mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengurangi bantuan provinsi untuk infrastruktur pedesaan (IP) yang selama ini rutin disalurkan ke desa setiap tahun.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, pada tahun 2026 anggaran dana IP yang sebelumnya mencapai Rp130 juta per desa akan mengalami penurunan signifikan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp70 juta dikabarkan dipangkas, sehingga dana yang diterima desa hanya berkisar Rp40 jutaan.
Kebijakan pengurangan ini disebut berkaitan dengan rencana pemerintah provinsi yang akan mengambil alih sebagian pembangunan infrastruktur desa, khususnya jalan desa, untuk kemudian dilaksanakan langsung oleh pihak provinsi.
Namun demikian, Rudy mengaku menemukan kejanggalan setelah menelaah draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut tidak menemukan adanya alokasi anggaran untuk pembangunan jalan desa sebagaimana yang direncanakan.
“Dulu dari dana IP itu ada dana 130 juta. Sekarang ini hanya tinggal 40 jutam Tapi di apbd-nya juga tidak ada (untuk pembangunan jalan)” ujar Rudy.
Rudy menegaskan bahwa dirinya telah memastikan hal tersebut secara langsung dengan memeriksa dokumen rancangan APBD provinsi.” Saya lihat di APBD provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius sekaligus pertanyaan publik, khususnya masyarakat Jawa Barat dan warga Kabupaten Garut. Pasalnya, selama ini dana bantuan provinsi melalui skema IP memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Ia menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan tersebut, mengingat kontribusi warga terhadap pendapatan daerah provinsi tergolong besar, terutama melalui pajak kendaraan bermotor.
Selain itu, saat ini masyarakat juga dihadapkan pada tambahan beban berupa opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang semakin meningkatkan kontribusi ke kas daerah. (Feri)
