MEDAN – Maraknya aksi perjudian, tambang ilegal dan mafia tanah di Sumatera Utara membuat sejumlah pihak gerah.
DPP Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) bersama Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Marindal I Kecamatan Patumbak, salah satu yang merasa gerah atas maraknya kasus tersebut.
Mereka pun melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut jalan Imam Bonjol No 4 Medan, Senin (25/7).
“Kami mendesak agar DPRD Sumut segera memanggil aparat kepolisian dan penegak hukum melakukan pertemuan, agar masalah penyakit masyarakat itu dapat diberantas,” kata Ketua Umum AJH Dofuzogamon Gaho saat menyampaikan aksinya.
Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat Kepolisian itu berjalan damai.
Sebelumnya, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Hendra Cipta menyatakan sikap tidak ada toleransi terhadap penyakit masyarakat, salahsatunya perjudian.
“Pada masa sulit lalu, judi juga diminta untuk diberantas. Saya ikut juga gelar aksi demo menuntut agar perjudian di berantas,”katanya.
Sebagai anggota DPRD Sumut asal dapil Deliserdang, dirinya dengan tegas akan meminta kepada pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap penyakit masyarakat itu, terutama judi.
“Kami akan tindaklanjuti aksi ini dengan melakukan pertemuan guna membahasnya bersama Kapoldasu. Karena, jika tidak dilakukan tindakan tegas, maka penyakit masyarakat ini akan menimbulkan penyakit lain,”cetus Hendra.
Terkait mafia tanah, Hendra meminta agar masyarakat untuk menyampaikan secara ditael permasalah tanah yang tercatat, khususnya di desa Marindal I Kecamatan Patumbak. “Serahkan kepada kami soal tanah tersebut,”pintanya.
Usai menerima massa aksi, Hendra berharap agar massa pulang dengan tertib dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendaraan di jalan raya. (ind)
