MEDAN – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Syamsul Qamar mendukung program bantuan langsung tunai yang menyasar kepada tukang becak, Ojol daring, ojek pangkalan dan penyandang disabilitas sebesar Rp400 ribu/ orang untuk 30.672 warga Sumut.
“Saya sangat mendukung program Pemerintah provinsi Sumatera Utara tersebut. Karena, sangat bermanfaat bagi penerimanya, selain meningkatkan daya beli, juga membantu menjaga inflasi,”kata legislator dari partai Golkar ini.
Selain itu, dirinya juga memberikan nilai plus atas bantuan sosial yang disalurkan pemprovsu kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemberian bantuan barang berupa alat dan sarana prasarana kepada usaha mikro kecil, pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, mengadakan pasar murah, hibah hewan ternak kepada masyarakat, hingga pemberian bantuan transportasi dalam rangka Natal dan Tahun Baru.
“Saya menilai, seluruh program yang dicanangkan oleh Pemprovsu, sudah sangat baik. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Sumut pasca pandemi covid-19 melanda,”ucapnya.
Syamsul Qamar yang akrab disapa SQ itu juga menjelaskan, dengan program bantuan yang di salurkan pemerintah, tentu sangat berefek terhadap pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Dampaknya pun akan sangat dirasakan, terutama bagi semua pihak.
Tetapi, dirinya menyarankan, jikalau memang anggaran APBD Sumut memadai dan mampu menaikkan, dana sebesar Rp400 ribu/orang menjadi lebih, sepertinya akan lebih baik lagi. Setidaknya angka rupiahnya melebihi angka yang di salurkan.
“Kalau memang memadai, dana tersebut lebih baik dinaikkan. Sehingga, manfaatnya menjadi maksimal,”pinta SQ mengusulkan.
BACA JUGA: Merasa Dizolimi, Kades Pasirwangi Kecewa Warganya Tak Tampil di MTQ Tingkat Nasional
Terkait penyalurannya, SQ meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk lebih terbuka dan transparan. Serta menyalurkan berbasis data, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya.
“Bantuan itu layak untuk kita awasi, sehingga penyelewengan yang dikuatirkan masyarakat tidak akan terjadi,”ungkap Syamsul Qamar. (ind)