26.7 C
Garut
Senin, November 16, 2026

Buy now

Yudha Puja Turnawan Dorong Dukungan Anggaran bagi OMS untuk Penanggulangan HIV/AIDS dan TBC

GARUT – Penanggulangan HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dinilai tidak cukup hanya mengandalkan Dinas Kesehatan dan puskesmas, tetapi juga memerlukan keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memiliki kedekatan langsung dengan kelompok rentan.

Pentingnya kolaborasi tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, saat menghadiri Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia melalui program Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) ATM Provinsi Jawa Barat itu berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa, 16–17 November 2026, di Hotel Sabda Alam, Kabupaten Garut.

Yudha hadir mewakili Komisi IV DPRD Kabupaten Garut. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan perlunya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat untuk mempercepat pencegahan serta pengendalian HIV/AIDS, TBC, dan malaria.

Menurut Yudha, penanggulangan penyakit tersebut tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan Dinas Kesehatan dan puskesmas. Keterbatasan tenaga kesehatan dan luasnya persoalan sosial di masyarakat membutuhkan dukungan berbagai elemen yang memiliki akses langsung kepada kelompok sasaran.

“Penanggulangan HIV/AIDS dan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Ada keterbatasan tenaga dan jangkauan pelayanan. Karena itu, perlu kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang selama ini sudah bergerak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Yudha.

Ia menjelaskan, organisasi masyarakat sipil memiliki posisi strategis karena didukung kedekatan sosial dan jaringan akar rumput. Melalui pendekatan tersebut, mereka dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit tersentuh pelayanan formal pemerintah.

Dalam penanggulangan HIV/AIDS, misalnya, masih terdapat kelompok rentan dan termarginalkan yang membutuhkan pendekatan persuasif, pendampingan, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi.

Sementara itu, penyebaran TBC juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, kepadatan hunian, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

Oleh karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil bukan sekadar pelengkap program pemerintah. Peran mereka menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pencegahan, penemuan kasus, pendampingan, hingga memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan.

Yudha Dorong Dukungan Anggaran yang Lebih Konkret

Yudha menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil harus diwujudkan melalui kebijakan nyata. Komitmen tersebut tidak boleh berhenti sebatas ajakan atau kesepakatan di atas kertas.

Ia mendorong DPRD turut memperkuat alokasi anggaran bagi organisasi masyarakat sipil yang selama ini telah berkontribusi dalam menjangkau dan mendampingi masyarakat terdampak HIV/AIDS maupun TBC.

Menurutnya, organisasi yang telah memiliki pengalaman, jaringan, dan kapasitas pendampingan perlu mendapatkan ruang kemitraan yang jelas dalam program pemerintah daerah.

Di Kabupaten Garut, sejumlah organisasi telah bergerak dalam upaya penanggulangan penyakit tersebut. Untuk penanggulangan HIV/AIDS terdapat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Female Plus, dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Sementara dalam penanggulangan TBC terdapat Stop TB Partnership Indonesia (STPI) Penabulu dan ‘Aisyiyah.

Keberadaan organisasi-organisasi tersebut merupakan modal sosial yang perlu diperkuat. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan jaringan dan pengalaman mereka yang selama ini telah bekerja langsung di lapangan, sehingga upaya penjangkauan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Social Contracting Perkuat Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat

Salah satu isu penting yang dibahas dalam lokakarya tersebut adalah penerapan Social Contracting, yakni pola kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan Tipe IV.

Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program sesuai kapasitas serta kompetensi masing-masing, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan tata kelola anggaran.

Bagi Yudha, skema tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal agar organisasi masyarakat sipil tidak hanya diminta membantu pemerintah, tetapi juga mendapatkan dukungan pembiayaan yang memadai untuk menjalankan program secara berkelanjutan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan target pencegahan dan pengendalian ATM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung penanggulangan TBC, termasuk melalui perencanaan, pendanaan, penemuan kasus secara aktif, serta pencatatan dan pelaporan.

Dengan demikian, penanggulangan TBC tidak hanya menjadi agenda sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor dan komitmen anggaran yang berkesinambungan.

Organisasi Akar Rumput Jangan Dibiarkan Berjuang Sendirian

Yudha berharap lokakarya tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi dan pertukaran gagasan. Hasil pembahasan harus ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.

Menurutnya, keberhasilan eliminasi HIV/AIDS, TBC, dan malaria tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan maupun besarnya anggaran yang terserap.

Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari sejauh mana masyarakat yang membutuhkan dapat dijangkau, memperoleh pendampingan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta tidak lagi menghadapi hambatan akibat stigma maupun keterbatasan akses.

“Organisasi masyarakat sipil sudah bekerja menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput. Pemerintah daerah harus hadir memperkuat kerja mereka melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang jelas. Jangan sampai organisasi yang selama ini membantu pemerintah justru harus berjuang sendiri karena keterbatasan pembiayaan,” menjadi pesan penting dari dorongan penguatan kolaborasi tersebut.

Melalui keterlibatan DPRD dalam forum ini, Yudha berharap Kabupaten Garut dapat membangun sistem penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria yang lebih inklusif, terencana, serta berkelanjutan.

Sebab, upaya melindungi kesehatan masyarakat bukan semata-mata tanggung jawab tenaga medis. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan setiap warga mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan tanpa terkecuali.(Feri)

Bircunews

Kami Bircunews.com adalah perusahaan media. memberikan informasi berimbang, informatif, edukatif dan berpedoman terhadap undang-undang pers no 40 tahun 1999.Hubungi Kontak Kami untuk Iklan dan Pengaduan Keredaksian di Kontak WA: 082.295.693.903

Bircunewshttp://bircunews.com
Kami Bircunews.com adalah perusahaan media. memberikan informasi berimbang, informatif, edukatif dan berpedoman terhadap undang-undang pers no 40 tahun 1999.Hubungi Kontak Kami untuk Iklan dan Pengaduan Keredaksian di Kontak WA: 082.295.693.903

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

Bircunews

Kami Bircunews.com adalah perusahaan media. memberikan informasi berimbang, informatif, edukatif dan berpedoman terhadap undang-undang pers no 40 tahun 1999.Hubungi Kontak Kami untuk Iklan dan Pengaduan Keredaksian di Kontak WA: 082.295.693.903