GARUT — Di balik dinding rumah yang retak dan nyaris roboh, ada keluarga lanjut usia yang setiap hari harus bertahan di tengah keterbatasan. Kondisi itu menjadi potret nyata warga miskin yang membutuhkan uluran tangan, sekaligus mengingatkan bahwa kepedulian sosial tidak cukup berhenti pada kunjungan dan bantuan sesaat.
Kondisi memprihatinkan tersebut ditemukan di Kampung Suudi, RT 02 RW 10, Desa Cijolang, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut. Di tempat itu, Abah Hasbi (75) bersama istrinya, Siti Rohanah, tinggal di rumah dengan retakan besar pada dinding bagian kiri dan kanan. Kerusakan tersebut membuat bangunan nyaris roboh dan mengancam keselamatan penghuninya.
Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, mengunjungi pasangan lansia itu pada Senin, 26 Oktober 2026. Ia hadir bersama Kepala Desa Cijolang, Dede Zenalmutaqin, pendamping sosial Hilma, serta ketua RW setempat.
Namun, kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk kepedulian terhadap keluarga yang sedang menghadapi kesulitan. Yudha sekaligus menyuarakan persoalan yang dinilainya mendesak: belum terbentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Garut, padahal potensi pendanaan dari dunia usaha dapat menjadi salah satu jalan untuk membantu warga miskin yang membutuhkan penanganan segera.
Ketika Rumah Nyaris Roboh, Penghasilan Pun Terbatas
Kehidupan Abah Hasbi dan Siti Rohanah menggambarkan betapa rentannya kondisi sebagian warga lanjut usia di tengah keterbatasan ekonomi.
Abah Hasbi sudah tidak bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Siti Rohanah berjualan gorengan secara keliling dan sesekali bekerja sebagai buruh tani. Di tengah penghasilan yang terbatas, keduanya harus menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar: tempat tinggal yang tidak lagi aman untuk dihuni.
Menurut Yudha, keluarga tersebut termasuk kelompok desil satu, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Keluarga itu juga belum menerima komponen bantuan sosial reguler pemerintah pusat, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Keluarga Abah Hasbi baru saja menjalani perekaman data melalui program perlindungan sosial oleh pendamping sosial. Yudha berharap proses tersebut menjadi pintu masuk agar keluarga itu dapat memperoleh bantuan sosial sesuai ketentuan dan hasil verifikasi yang berlaku.
Bagi keluarga seperti Abah Hasbi, persoalannya bukan semata-mata bagaimana memenuhi kebutuhan makan hari ini, melainkan juga bagaimana memastikan mereka dapat tinggal dengan aman tanpa dihantui risiko rumah roboh sewaktu-waktu.
Yudha Desak Bupati Garut Bentuk Forum TJSLP
Melihat kondisi tersebut, Yudha meminta Bupati Garut segera mengoptimalkan kolaborasi pendanaan antara pemerintah daerah, program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Ia menilai, pembentukan Forum TJSLP dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mempertemukan potensi dunia usaha dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Pertama, kepada Bapak Bupati Garut, saya mohon dengan sangat agar mengoptimalkan kolaborasi pendanaan CSR dan Baznas. Dengan adanya Forum TJSLP, banyak perusahaan berskala besar yang memiliki laba besar dapat diarahkan untuk menyalurkan CSR bagi keluarga miskin yang rentan di Kabupaten Garut,” ujar Yudha.
Ia mengaku kecewa karena hingga saat ini Forum TJSLP yang diharapkannya dapat memperkuat koordinasi penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan tersebut belum kunjung terbentuk.
Bagi Yudha, keberadaan forum itu bukan sekadar urusan kelembagaan atau administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan menjadi jembatan antara kemampuan pendanaan perusahaan dan kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga penanganan warga yang tertimpa musibah.
“Jujur, saya sangat kecewa karena sampai hari ini Bupati Garut belum kunjung membentuk Forum TJSLP, padahal begitu banyak warga dhuafa yang membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Menurut dia, keterbatasan anggaran pemerintah daerah seharusnya tidak menjadi alasan untuk membiarkan persoalan sosial berlarut-larut. Pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas agar sumber pendanaan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara terarah dan tepat sasaran.
Yudha mencontohkan keberadaan PT Pratama di wilayah Desa Cijolang sebagai salah satu potensi yang dapat dijajaki untuk mendukung penanganan persoalan sosial di lingkungan sekitar. Ia juga menilai Kabupaten Garut memiliki banyak perusahaan besar yang berpotensi dilibatkan melalui mekanisme TJSLP.
Dengan koordinasi yang baik, kontribusi perusahaan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat disinergikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Bukan Hanya di Cijolang, Warga Miskin Lain Juga Menunggu
Persoalan rumah nyaris roboh yang dialami Abah Hasbi, menurut Yudha, bukan satu-satunya kasus yang membutuhkan perhatian serius.
Ia mengungkapkan bahwa dalam perjalanan melewati Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, dirinya melihat persoalan lain yang tidak kalah memprihatinkan: seorang lansia perempuan berstatus janda yang hidup sebatang kara, sementara rumahnya telah ambruk dan belum mendapatkan penanganan hingga saat itu.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan warga tidak selalu dapat menunggu proses penganggaran rutin. Dalam kondisi tertentu, dibutuhkan respons cepat, kerja lintas sektor, dan mekanisme bantuan yang mampu menjangkau warga paling rentan.
Karena itu, Yudha kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, Baznas, serta pihak-pihak lain yang memiliki sumber daya untuk membantu masyarakat.
Baginya, Forum TJSLP berpotensi menjadi salah satu sarana untuk menyusun prioritas, menghubungkan kebutuhan warga dengan calon pemberi bantuan, serta memperkuat koordinasi agar bantuan tidak hanya hadir ketika suatu persoalan menjadi sorotan.
Minta Kementerian Sosial Turun Tangan
Selain mendorong pembentukan Forum TJSLP, Yudha meminta Kementerian Sosial memberikan perhatian khusus terhadap kondisi keluarga Abah Hasbi.
Ia berharap Sentra Terpadu Pangudi Luhur dapat melakukan asesmen terhadap keluarga tersebut. Hasil asesmen diharapkan menjadi dasar untuk merekomendasikan bentuk intervensi yang sesuai, termasuk kemungkinan bantuan perbaikan rumah atau bantuan kewirausahaan berbasis keluarga melalui program dan mekanisme yang berlaku.
Menurut Yudha, penanganan keluarga rentan perlu dilakukan secara menyeluruh. Bantuan sosial reguler penting untuk menopang kebutuhan dasar, tetapi kondisi rumah yang membahayakan juga memerlukan penanganan tersendiri. Sementara itu, dukungan usaha produktif dapat menjadi alternatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga apabila memenuhi persyaratan program.
Dengan demikian, keluarga tidak hanya memperoleh pertolongan untuk menghadapi kesulitan saat ini, tetapi juga memiliki peluang memperbaiki kondisi hidupnya dalam jangka panjang.
Pemerintah Desa Berharap Ada Penanganan Nyata
Kepala Desa Cijolang, Dede Zenalmutaqin, menyambut baik kunjungan Yudha Puja Turnawan ke rumah Abah Hasbi dan Siti Rohanah.
Ia mengakui kondisi rumah pasangan lansia tersebut sangat mengkhawatirkan. Retakan besar yang terdapat di sejumlah bagian dinding membuat bangunan itu berisiko roboh dan membahayakan keselamatan penghuninya.
“Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami kedatangan Bapak Dewan Yudha Puja Turnawan dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengunjungi rumah Abah Hasbi dan Siti Rohanah. Kondisi bangunannya memang mengkhawatirkan, hampir roboh dengan banyak retakan besar di setiap dindingnya sehingga membahayakan jiwa penghuninya,” ujar Dede.
Atas kunjungan dan perhatian yang diberikan, Dede menyampaikan terima kasih. Ia berharap perhatian tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mendorong penanganan yang nyata bagi keluarga tersebut.
Bagi pemerintah desa, persoalan rumah tidak layak huni seperti yang dialami Abah Hasbi membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama ketika kemampuan warga dan sumber daya setempat tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan secara mandiri.
Jangan Biarkan Kepedulian Berhenti pada Kunjungan
Kisah Abah Hasbi dan Siti Rohanah menghadirkan pertanyaan yang lebih besar bagi Kabupaten Garut: bagaimana memastikan warga paling rentan memperoleh pertolongan sebelum kondisi mereka semakin memburuk?
Rumah yang nyaris roboh bukan sekadar persoalan bangunan. Di dalamnya ada keselamatan manusia, keterbatasan ekonomi, dan kebutuhan akan kehadiran negara serta kepedulian bersama.
Pemerintah daerah memang memiliki keterbatasan anggaran dan harus menjalankan berbagai prioritas pembangunan. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, potensi dukungan dari perusahaan, Baznas, dan lembaga sosial lainnya perlu dijajaki melalui mekanisme yang transparan, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.
Pembentukan Forum TJSLP, sebagaimana didorong Yudha Puja Turnawan, menjadi salah satu gagasan yang patut ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Sebab, ukuran keberhasilan kepedulian sosial bukan hanya banyaknya pihak yang menyatakan perhatian, melainkan juga sejauh mana perhatian itu berubah menjadi bantuan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Abah Hasbi dan Siti Rohanah tidak seharusnya terus hidup dalam kecemasan di bawah atap yang terancam roboh. Begitu pula lansia sebatang kara di Desa Majasari yang rumahnya telah ambruk.
Mereka membutuhkan lebih dari sekadar kunjungan. Mereka membutuhkan penanganan, kepastian, dan kerja sama nyata.
Kini, yang dinantikan adalah tindak lanjut: apakah berbagai potensi pendanaan dan kepedulian sosial dapat dipertemukan untuk menjawab kebutuhan warga, ataukah mereka harus terus menunggu di tengah kondisi yang semakin mendesak?
Di situlah urgensi Forum TJSLP menemukan maknanya, bukan sekadar sebagai forum perusahaan, melainkan sebagai salah satu upaya membangun jembatan kepedulian agar warga yang paling membutuhkan tidak tertinggal sendirian.(Gilang)
