GARUT – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Dede Kusdinar, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian krusial dari fungsi DPRD untuk memastikan program pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Agenda pengawasan tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari APDESI Garut, Kader PKK, hingga perwakilan masyarakat, yang menjadikan forum berlangsung aktif dan kaya masukan. Ruang dialog turut dibuka untuk membahas kebutuhan nyata masyarakat di tingkat desa, terutama terkait kebijakan dan penggunaan anggaran desa.
Sorotan pada Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Salah satu isu utama yang dibahas Dede Kusdinar adalah kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang kini menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa alokasi dana desa ke depan akan mengalami penyesuaian signifikan terkait program tersebut.
” Ya, paling utama ya saya, lebih terfokus ke kebijakan pusat untuk, masalah pertumbuhan ekonomi di desa. Nah karena apalagi dengan mendengar ada Pak Kemenkeu kemarin bahwa dana desa itu hampir empat puluh triliun dipakai untuk KDMP dan sisanya cuma sekitar dua puluh triliun. Nah mungkin ini kepala desa harus bijaksana, harus paham, dan harus memaksimalkan anggaran meskipun sedikit tapi bisa betul-betul terasa manfaatnya untuk masyarakat,” ujar Dede Kusdinar.
Ia menambahkan, kegiatan pengawasan ini sekaligus menjadi pengganti program sosialisasi perda (sosped), dengan fokus memantau kebijakan eksekutif agar implementasinya berjalan sesuai tujuan.
Dana Desa untuk Gerai KDMP: “Bukan Dipotong, Tapi Dibangun Kembali”
Lebih jauh, Dede menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan Rp40 triliun dana desa untuk KDMP bukan sekadar pemotongan, melainkan dialokasikan untuk pembangunan gerai-gerai ekonomi produktif di desa.
” Sudah kemarin Pak Kemenkeu udah menyampaikan, terus Pak Kemendes sudah menyampaikan. Tinggal ya, kepala desa harus memaksimalkan anggaran meskipun sedikit. Tapi, kan yang empat puluh triliun juga intinya untuk membangun gerai-gerai yang ada di desa. Itu intinya bukan, bukan berarti dipotong begitu saja tapi untuk membangun gerai dan bermanfaatnya untuk masyarakat sekitar juga,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan dan pola pikir kepala desa dalam memanfaatkan gerai-gerai tersebut.
Tidak Ada Penolakan dari Kepala Desa
Dede mengaku tidak menemukan adanya penolakan dari kepala desa terkait kebijakan KDMP. Namun, ia mendorong agar koordinasi antara desa, pemerintah pusat, dan pihak pelaksana seperti Agrinas dapat berjalan maksimal.
“Enggak protes cuma kemarin kami dari teman-teman DPP cuma berdiskusi aja supaya meminta kejelasannya apa. Cuma paling mendorong dari kami juga dari pihak Agrinas ya, untuk yang ditunjuk oleh pemerintah pusat yang membangun gerai untuk bisa ya, berkoordinasilah dengan desa apabila ada lahan desa yang dipakai, apabila misalkan tenaga-tenaga kerjanya atau bagaimanalah gitu,” sambungnya.
Kegiatan pengawasan berlangsung kondusif dan produktif. Dede Kusdinar menegaskan komitmennya untuk terus memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan responsif, kolaboratif, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.(pey)
