MEDAN – Dari hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Sumut terhadap sejumlah
pekerjaan proyek pada OPD (organisasi perangkat daerah) yang tidak beres, mengindikasikan titik terang.
Gubernur sendiri mengaku kecewa dan berjanji akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Yaitu dengan membuat laporan tertulis kepada pihak terkait, serta melibatkan lembaga yudikatif jika tidak terselesaikan.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Sumut Yahdi Khoir Harahap dari Fraksi PAN, menyambut baik respon Gubernur Sumut (Gubsu) atas laporan Pansus LKPJ DPRD Sumut pada rapat Paripurna dewan yang langsung dihadiri Gubernur.
“Kita apresiasi respon Gubsu yang positif dan spontan terhadap banyaknya masalah ataupun temuan hasil pansus LKPJ tersebut,”ungkap Yahdi.
“Kita apresiasi respon gubsu yang positif dan spontan terhadap banyaknya masalah ataupun temuan hasil pansus LKPJ tersebut,”ungkap Yahdi.
Menurut Yahdi, hasil laporan Pansus LKPJ DPRD Sumut merupakan fakta riil yang terjadi di lapangan. Menunjukkan kalau fungsi-fungsi managemen tidak berjalan sebagaimana mestinya. Planning, Doing, Controling and Action (PDCA) ataupun Planning, Organizing, Actuating and Controlling (POAC) tidak berjalan dengan baik.
“Sebelum laporan pansus disampaikan ke Gubsu, saya pernah jelaskan bahwa tidak selamanya opini WTP itu menggambarkan
kondisi sumut baik-baik saja. Karena, korelasi WTP dari LPJP belum tentu sejalan dengan implementasi program dan kondisi aktualnya di lapangan,”ujar anggota Komisi D DPRD Sumut itu.
Faktanya, lanjut Yahdi, apa yang disampaikannya dapat dibuktikan, pasca kunjungan kerja Pansus LKPJ berkaitan dengan realisasinya. Ternyata, sangat banyak progres pengerjaan dalam mendukung visi misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak memberikan manfaat guna.
Fakta riil itupun sudah dibacakan dan diserahkan kepada Gubsu Edy Rahmayadi. Sebagai big data bahwa ‘span of control’ yang lebar tidak berjalan baik. Begitu juga ‘power of control’ yang dimiliki yang tidak efektif.
“Saya yakin sekali Gubsu dan para perangkatnya kurang sekali melakukan sidak dan pengecekan on the spot ke lapangan. Singkat kata kalau pengawasan sangat lemah dan tidak berjalan sesuai harapan,” ketusnya.
Bahkan, lanjutnya, bentuk pengawasan dilakukan hanya melalui rapat-rapat koordinasi pemerintahan yang hanya sebatas dalam ruangan dan tidak pernah dilanjutkan ke peninjauan langsung ke lapangan.
Lemahnya koordinasi antar elemen dalam pemprovsu juga satu bukti bahwa bobroknya sistem kerja yang dilakukan para OPD. Sehingga, program yang dicanangkan gubsu untuk menjadi Sumut ‘Aman, Maju dan Bermartabat’ tidak berjalan sesuai dengan cita-cita bersama.
“Ada kesan, bahwa para OPD hanya ABS atau asal bapak senang. Tidak pernah mau memberikan informasi yang aktual dan akurat tentang masalah yang ada di lapangan,”papar Yahdi.
BACA JUGA: WTP Yang Diraih, Yahdi Khoir: Pemprov Sumut Jangan Terlena
Untuk itu, Yahdi sangat respon sikap Gubsu Edy Rahmayadi yang berjanji untuk menindaklanjuti hasil temuan Pansus LKPJ DPRD Sumut terhadap realisasi pengerjaan di setiap OPD Pemprov Sumut.
“Memang, pengamatan saya, pemerintahan kita di Sumut ini lebih menonjol pada hal hal yang bersifat seremonial saja,” tegasnya. (ind)
