GARUT – Bupati Garut, Rudy Gunawan mengingatkan para pengusaha hotel dan restoran yang menjadi wajib pajak agar berlaku jujur dalam melaporkan kewajiban pajaknya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut tak segan-segan untuk bertindak tegas kepada siapa saja yang melakukan penggelapan pajak hotel dan restoran.
Rudy Gunawan menegaskan hal itu menyusul pajak daerah semester I yang diterimanya dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut.
“Pemda akan pidanakan penggelapan pajak hotel dan restoran,” tegas Rudy, dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam (20/07/2023).
Rudy melihat ada yang ganjil dari laporan yang diterimanya itu. Ia bahkan kaget dengan banyaknya wajib pajak pungut yang tidak jujur dalam melaporkan dan menyetorkan ke pemda.
“Ada hotel yang punya 100 kamar tapi okupasinya melaporkan hanya 30 persen, kalau benar sudah bangkrut hotel itu, saya minta dan ingatkan pemilik hotel dan restoran jujur,” tegas Rudy.
Rudy Gunawan kembali meminta pemilik hotel dan restoran untuk jujur atau setidak-tidaknya memberikan pelaporan yang logis sesuai peraturan yang ada.
“Karena berdasarkan Perda Pajak Daerah (Nomor) 1 Tahun 2016 bersifat rahasia, kita tidak bisa mem- publish ke umum, maunya saya buka ke publik supaya masyarakat mengawasi, tapi gak bisa,” ucapnya.
Rudy mencontohkan, jika administrasinya benar dan sistemik, ada sebuah kafe kopi yang baru buka di Jalan Ahmad Yani bisa membayar sekitar 47 juta per bulan untuk pajak ke daerah, itu artinya konsumen yang ngopi atau membeli di tempat tersebut hampir 500 juta per bulan.
BACA JUGA: Manfaat Tahu Untuk Kesehatan, Didukung Penelitian Ilmiah
Menindaklanjuti hal ini, imbuh Rudy, pihaknya akan menerbitkan surat perintah kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelapan pajak oleh wajib pajak pungut, tidak terkecuali hotel yang dikelola internasional.
BACA JUGA: Manfaat Memelihara Jenggot Untuk Kesehatan Pria
“Begitu juga hotel yang dikelola internasional, bayar hampir 170 juta per bulan, dalam waktu singkat saya akan keluarkan surat perintah kepada PPNS untuk melakukan penyelidikan penggelapan pajak oleh wajib pajak pungut,” tandasnya.
