MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara sepakat menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Aksi penolakan itu disampaikan ditengah berjalannya sidang rapat Paripurna DPRD Sumut bersama Gubsu Edy Rahmayadi.
“Interupsi pimpinan, sebelum kami dari Fraksi PKS menyerukan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan pemerintah diminta untuk segera membatalkannya,”sebut Hadian selaku juru bicara PKS.
“Saya mewakili Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, juga mewakili seluruh konstituen PKS dan rakyat Sumatera Utara yang bersepakat dengan kami menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,”sambungnya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga-harga barang dan tarif transportasi umum. Ini tentu nya akan sangat memberatkan rakyat yang baru saja pulih dari hempasan Pandemi Covid 19.
Selanjutnya, Hadian juga menjelaskan, kalau kenaikan harga BBM ini sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yaitu Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat.
“Wallahi, qod balaghna ya Allah.. Demi Allah, telah kami sampaikan apa yang harus kami sampaikan ya Allah.. !!,”sebutnya.
Sebelumnya, harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax naik. Pertalit dengan harga Rp7.650 perliter kini menjadi Rp10.000 perliter, Solar dari Rp5.150 perliter menjadi Rp6.800 perliter dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 perliter. (ind)
