GARUT – Perjuangan Abah Rukman, seorang pengayuh becak di kawasan Pasar Cikajang, Kabupaten Garut, dalam menghidupi keluarganya menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan.
Bersama sang istri, Emak Popon, Abah Rukman harus berjuang membesarkan dua anak penyandang disabilitas di tengah keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut mendorong Yudha untuk turun langsung menemui keluarga tersebut di Kampung Ngamplang RT 02 RW 01, Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, Kamis (12/11/2026).
Dalam kunjungannya, Yudha menyalurkan bantuan sembako dan santunan uang tunai yang bersumber dari dana pribadinya. Bantuan sembako juga diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Garut.
Yudha mengungkapkan, sehari-hari Abah Rukman bekerja mengayuh becak di kawasan Pasar Cikajang. Sementara itu, Emak Popon turut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai buruh tani.
Di tengah keterbatasan tersebut, pasangan suami istri ini harus merawat dua anak dengan kondisi disabilitas berbeda. Anak pertama bernama Tatang merupakan penyandang disabilitas intelektual yang belum mampu berkomunikasi secara verbal. Sedangkan anak kedua, Hendi, merupakan penyandang disabilitas netra atau tunanetra.
Keluarga tersebut tinggal di rumah panggung sederhana berdinding bilik bambu. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), keluarga Abah Rukman masuk kategori desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Ironisnya, meskipun masuk kategori desil 1 dan memiliki dua anggota keluarga penyandang disabilitas, keluarga tersebut belum mendapatkan komponen bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Jika melihat kondisi sosial ekonomi keluarga ini, terlebih terdapat dua anak penyandang disabilitas, seharusnya mereka mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial dari pemerintah. Jangan sampai keluarga yang benar-benar membutuhkan justru luput dari jangkauan program bantuan negara,” ungkap Yudha.
Menurut Yudha, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menegaskan, perlindungan terhadap penyandang disabilitas bukan semata-mata persoalan belas kasihan, melainkan hak yang wajib dipenuhi negara.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan landasan penting dalam menjamin pemenuhan hak, perlindungan, serta kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Dalam kunjungan tersebut, Yudha didampingi unsur Pemerintah Kecamatan Cikajang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Baguna PDI Perjuangan Garut, Ketua PAC PDI Perjuangan, serta pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Cikajang, Kang Yusup dan Kang Diman.
Yudha turut mengapresiasi langkah pendamping sosial yang telah membawa Tatang dan Hendi ke Kantor Kecamatan Cikajang untuk menjalani proses perekaman data.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya agar keduanya dapat didaftarkan ke dalam portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), sehingga berpeluang memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mendorong pemenuhan bantuan sosial, Yudha juga meminta Pemerintah Kabupaten Garut memberikan perhatian terhadap masa depan kedua anak tersebut. Salah satunya melalui pelatihan vokasi atau keterampilan khusus bagi Hendi.
Menurutnya, Hendi memiliki kemampuan kognitif dan komunikasi verbal yang baik. Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui pelatihan yang tepat agar dapat menunjang kemandirian dan membuka kesempatan memperoleh penghidupan yang layak.
“Jangan sampai kita hanya berpikir memberikan bantuan sosial hari ini, tetapi tidak memikirkan masa depan mereka. Tidak selamanya Abah Rukman mampu mengayuh becak dan tidak selamanya Emak Popon bisa bekerja sebagai buruh tani. Karena itu, anak-anak penyandang disabilitas ini harus mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan agar kelak memiliki kemampuan untuk mandiri dan menghidupi dirinya sendiri,” tegas Yudha.
Ia berharap pemerintah tidak hanya hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan, tetapi juga memastikan setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupan secara bermartabat.
Menurutnya, kisah keluarga Abah Rukman menjadi pengingat bahwa masih terdapat keluarga rentan yang membutuhkan perhatian nyata di tengah berbagai program kesejahteraan pemerintah. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui perlindungan dan pemenuhan hak warga negara.(feri)
