GARUT — Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menghadiri sekaligus memberikan sejumlah masukan dalam Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut pada Kamis, 12 Maret 2026.
Dalam forum perencanaan pembangunan daerah tersebut, Yudha menyoroti keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Garut di tengah kompleksitas persoalan pembangunan manusia. Menurutnya, kondisi ini menuntut adanya terobosan dan strategi kolaboratif agar berbagai program pemberdayaan masyarakat tetap dapat berjalan optimal.
Ia mencontohkan salah satu kondisi yang muncul dalam forum tersebut, yakni aspirasi dari gabungan organisasi perempuan yang menaungi delapan organisasi kewanitaan di Garut. Kelompok tersebut hanya menerima hibah sekitar Rp50 juta, angka yang dinilai jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan organisasi dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan.
“Dengan kebutuhan kegiatan yang cukup besar, bantuan hibah sebesar itu tentu belum memadai. Karena itu, diperlukan pendekatan baru melalui kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Yudha menekankan pentingnya memanfaatkan berbagai potensi sumber pendanaan di luar APBD. Ia mendorong agar Musrenbang tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran pemerintah daerah, tetapi juga membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak, termasuk melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau program CSR.
Selain itu, Yudha juga mengusulkan penguatan kolaborasi dengan lembaga pengumpul dana umat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu), serta Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), termasuk lembaga amil zakat lainnya. Menurutnya, potensi dana sosial keagamaan tersebut sangat besar apabila dapat diarahkan secara tepat sasaran untuk mendukung pembangunan manusia.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti peluang hibah dari lembaga internasional maupun pemerintah asing yang selama ini rutin memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan pembangunan sosial. Beberapa negara seperti Embassy of Japan in Indonesia dan Australian Embassy Indonesia diketahui memiliki program bantuan bagi organisasi masyarakat yang aktif melakukan advokasi dan pemberdayaan komunitas.
Yudha mencontohkan bahwa salah satu organisasi perempuan di Garut, yakni Aisyiyah dari lingkungan Muhammadiyah, pernah memperoleh dukungan dari lembaga internasional untuk menjalankan program pemberdayaan perempuan. Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa peluang bantuan tersebut terbuka luas, asalkan ada fasilitasi dan koordinasi yang baik dari pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Garut harus mampu menjembatani dan mengoptimalkan peluang hibah dari lembaga internasional maupun pemerintah asing, sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Garut di tengah keterbatasan fiskal yang ada,” jelasnya.
Lebih jauh, Yudha menegaskan bahwa kolaborasi pendanaan menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan tantangan pembangunan manusia di daerah. Ia menyoroti masih rendahnya kemampuan numerasi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Garut.
Menurutnya, skor numerasi siswa SD di Garut saat ini berada di angka sekitar 59, sementara siswa SMP sekitar 62, yang masih berada di bawah standar minimal yang diharapkan.
Ia menjelaskan bahwa kemampuan numerasi bukan sekadar soal pelajaran matematika di kelas, tetapi berkaitan dengan kemampuan berpikir praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika seorang anak harus menghitung harga barang saat membeli sepatu dengan diskon 17 persen, banyak di antara mereka yang masih kesulitan menghitungnya.
“Ini menunjukkan kemampuan matematika praktis anak-anak kita masih perlu diperkuat. Karena itu, peningkatan skor numerasi dan literasi siswa SD dan SMP harus menjadi perhatian serius, apalagi jika dibandingkan dengan daerah lain,” ujarnya.
Melalui forum Musrenbang tersebut, Yudha kembali menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan pembangunan manusia. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Garut dapat berperan aktif mengoordinasikan berbagai sumber pendanaan, baik dari dunia usaha melalui forum TJSLP, dari lembaga pengelola zakat, maupun dari hibah lembaga internasional.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama juga dinilai penting untuk menghimpun serta mengarahkan lembaga amil zakat agar penyaluran bantuan kepada masyarakat dhuafa dapat lebih tepat sasaran.
“Koordinasi ini penting agar bantuan sosial tidak tumpang tindih. Jangan sampai ada keluarga dhuafa yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Dengan sinergi berbagai pihak, Yudha optimistis upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Garut dapat berjalan lebih efektif. Ia pun berharap Musrenbang tidak sekadar menjadi forum perencanaan tahunan, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi demi masa depan masyarakat Garut yang lebih sejahtera.(Gilang)
