TPAKD dibentuk sebagai langkah bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
GARUT – Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Garut Tahun 2023 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa 14 Maret 2023.
Sekda Garut Nurdin Yana dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa titik berat pembangunan pemerintah daerah saat ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.
Oleh karena itu kata Nurdin, untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan itu adalah adalah harus dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
“Akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas pembayaran, akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan, peningkatan pendapatan dan untuk mengakumulasikan kekayaannya,” ucapnya.
Nurdin menyebutkan, bahwa hal itu tentukan akan sejalan dengan sasaran yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Garut tentang penguatan sektor keuangan. Yaitu meningkatnya akses dan literasi masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan formal, dalam rangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Nurdin mengatakan, TPAKD ini dibentuk sebagai langkah bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini Pemkab Garut ingin menggugah semangat kerja sama dan kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Kabupaten Garut.
“Keberadaan TPAKD menjadi posisi strategis dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, untuk itu kami minta kepada anggota TPAKD segera menyusun program-program yang memastikan terwujudnya akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat, dan mencari terobosan atau inovasi dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah,” ujarnya.
baca juga: Bupati Garut Berpesan Jangan Berikan PHP ke Masyarakat, Kaitan Musrenbang RKPD 2024
Di lain sisi, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah Bank Indonesia, Edwin Permadi, menyampaikan, pihaknya sudah bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, bahwa hal ini merupakan suatu ekosistem yang tidak bisa terlepas.
“Jadi sebetulnya kita sama, kita harus sinergi. Jadi semua lembaga-lembaga atau unit terkait kita sama-sama mensukseskan, karena kenapa? kalau ini juga berhasil, kalau kita lihat misalnya pelaku usaha kita juga meningkatkan perekonomian, misalkan salah satunya dari akses keuangan digital, atau akses keuangan perbankan. Itu juga akan meningkatkan sumber daya, ataupun dari daerah itu sendiri,” ucapnya.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti adanya Rapat Pleno ini dengan melakukan akses keuangan literasi kepada masyarakat maupun kepada para pelaku usaha. Ia menegaskan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan OJK maupun pemerintah kabupaten.
baca juga: Cacing Pada Kucing, Jenis dan Bagaimana Mengatasinya
“Kita ada beberapa kali misalnya kita kepada UMKM, ataupun kepada misalnya masyarakat, sekaligus cinta bangga paham rupiah kita ajarkan QRIS, bagaimana masyarakat supaya bisa digital ekonomi keuangannya. Kan dengan digital itu apapun nanti perbankan ataupun lembaga keuangan akan bisa melihat bagaimana skala usahanya dari pelaku ataupun masyarakat itu sendiri,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Plt Kepala OJK Tasikmalaya, Misyar Bonowisanto, menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini pihaknya hadir dalam Rapat Pleno untuk berkontribusi dalam menentukan program kerja dari TPAKD Kabupaten Garut. Ia menerangkan, bahwa sebelum penetapan program kerja tahun ini, dilakukan terlebih dahulu evaluasi program kerja di tahun 2022.
“Nah tentunya kita setelah ditetapkan program kerja ini kita tentunya bersama-sama dengan SKPD, dengan industri perbankan, BI, dan kita OJK, terus melakukan program kerja sesuai dengan timeline yang tadi dibuat. Jadi bulan per bulan itu ada timeline program kerja tadi yang harus diselesaikan, dan setiap 3 bulan kita lakukan monitoring evaluasi,” ucapnya.
Ia berharap, program kerja TPAKD Kabupaten Garut bisa meningkatkan akses keuangan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
