GARUT – Pelaksanaan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah perwakilan warga yang terdiri dari pelaku UMKM mendatangi DPRD Kabupaten Garut untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan program tersebut dalam audiensi yang digelar pada Senin (22/6/2026).
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Keluhan yang disampaikan antara lain terkait dugaan ketidaksesuaian nilai menu makanan dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah, keterlambatan distribusi makanan kepada penerima manfaat, hingga minimnya keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok program MBG.
Koordinator aksi, Miftah Hussalam, mengatakan aspirasi yang dibawa masyarakat merupakan hasil pemantauan dan pengecekan langsung yang dilakukan di lapangan.
” Poin-poin kami mengacu ke Perpres nomor 115 tahun 2025 di mana di situ mengatur tentang pengadaan barang atau supplier yang kedua terkait masalah regulasi pendistribusian-pendistribusian makanan bergizi itu diduga tidak sesuai,” ujarnya, Senin (22/6).
Menurut Miftah, pihaknya menemukan adanya perbedaan porsi makanan yang diterima penerima manfaat. Namun, setelah dilakukan penghitungan, nilai makanan yang disajikan dinilai tidak sebanding dengan nominal yang seharusnya diterima.
” Karena kami croschek ke lapangan itu hasil timbangan itu ada menu yang besar ada yang menu biasa, menu yang besar itu kalau dinominalkan itu Rp10.000 kalau yang sedang itu Rp8.000. Setelah kami crosscheck yang menu Rp10.000 itu rata-rata setelah kami hitung rata-rata di bawah Rp10.000. yang rp8.000 pun sama (tidak sesuai) dan pendistribusian juga itu kan harus tepat waktu, terkadang molor waktu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa audiensi dengan DPRD Garut dilakukan sebagai upaya menyampaikan langsung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di Kecamatan Pakenjeng.
” Makanya kami di sini untuk mengadakan audiensi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPRD Kabupaten Garut,” katanya.
Miftah menambahkan, berbagai keluhan tersebut berasal dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat program, mulai dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
” Untuk yang di lapangan ini banyak keluhan dari warga masyarakat.Yang khususnya notabene penerima manfaat atau KPM, baik SD, SMP atau SMA banyak yang dikeluhkan,” sebutnya.
Selain menyoroti kualitas dan distribusi makanan, masyarakat juga mempertanyakan pelaksanaan ketentuan terkait pemberdayaan UMKM lokal dalam program tersebut. Menurutnya, pelibatan pelaku usaha daerah sebagaimana diatur dalam regulasi belum berjalan optimal.
” Kemudian terkait Suplayer juga kalau mengacu ke Perpres 115 harus memberdayakan putra daerah UMKM,
Tapi faktual di lapangan tidak dijalankan,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Garut dari Komisi III, Asep Mulyana, menyayangkan ketidakhadiran pihak koordinator wilayah (Korwil) SPPG Pakenjeng dalam audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Garut. Ketidakhadiran tersebut dinilai menghambat upaya klarifikasi terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
Hingga audiensi berakhir, sejumlah aspirasi dan temuan yang disampaikan warga menjadi bahan pembahasan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. Pemerintah dan pihak pengelola program diharapkan dapat memberikan penjelasan serta evaluasi terhadap berbagai keluhan yang muncul di lapangan.***
