MEDAN – Rapat Paripurna nota jawaban gubernur terkait pandangan umum frak-fraksi DPRD Sumut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2023 berlangsung di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin 5 September 2022.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting sempat kecewa dengan salah satu OPD yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprovsu yang di tidak merespon telepon seluler miliknya.
“Saya minta Atensi gubernur atas dinas tersebut, mengapa dihubungi telepon seluler BKD tidak diangkat, sedangkan gubernur ketika ditelepon langsung merespon,”sebutnya dalam rapat paripurna.
Bahkan, fraksi PKS sempat melemparkan aksi keberatan akan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah. Karena, dianggap makin mempersulit ekonomi masyarakat yang usai diterpa pandemi cavid-19.
“Kami dari fraksi PKS menolak kenaikan BBM oleh pemerintah,”sebut Handian yang mendapat suport dari teman-teman fraksi.
Selanjutnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi melanjutkan penyampaian nota jawaban terkait APBD 2023. Dalam penyampaian gubernur disampaikan, bahwa pemprovsu akan terus melakukan penguatan dan peningkatan ekonomi dalam menekan angka Kemiskinan.
Seperti pengembangan dunia usaha dan industri dalam memperluas akses pekerjaan. Disamping membuka lapangan pekerjaan.
“Kami akan selalu melakukan gerakan dalam menekan angka pengangguran yang terdampak pandemi covid-19,”sebutnya.
Begitu juga kerjasama dengan atas Stunting. Serta peningkatan kesehatan, Ketahanan pangan dan peningkatan pariwisata di kabupaten/kota se Sumatera Utara. (ind)
