GARUT – Bupati Garut, Rudy Gunawan menghadiri Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2022 dengan acara pokok Penyampaian Nota dan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Senin (5/6/2023).
Rudy Gunawan menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu, Pemerintah daerah sudah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dalam laporan BPK RI itu, adalah bagian yang harus diserahkan kepada DPRD.
Rudy juga menyampaikan bahwa sekarang ini LHP BPK sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui website BPK RI.
“Tentu dengan dasar itu, hari ini kami menyerahkan rancangan pertanggungjawaban (dan) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 yang dilampiri dengan hasil LHP BPK,” ujar Rudy Gunawan.
Menurut Rudy, kesempatan sekarang ini merupakan yang terakhir bagi dia dan dr. Helmi Budiman dalam kerangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab konstitusional sebagai Bupati Garut, yang akan mengakhiri tugas pada Desember 2023.
“Sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan akan disampaikan oleh penjabat Bupati Garut,” lanjutnya.
Rudy Gunawan, dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap semua pihak yang senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Sehingga penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2022 bisa disampaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Bahkan telah dilengkapi dengan laporan pemeriksaan BPK RI.
“Sehingga dengan demikian, penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sepenuhnya telah memenuhi kriteria normatif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.
Rudy juga menjelaskan, bahwa pendapatan daerah tahun 2022 setelah perubahan, dapat direalisasikan sebesar 4,626 triliun rupiah lebih atau 99,06% dari target anggaran sebesar 4,670 triliun rupiah lebih yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lainnya.
Rudy menyatakan, realisasi pendapatan daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 57,450 miliar rupiah lebih atau berkurang 1,23%, dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021.
baca juga: Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Demo di Dinas Pertanian Garut, Beri Rapot Merah
baca juga: Bupati Garut Lantik 48 Pejabat Administrator, Rudy Akan Lebih Keras
baca juga: PPK Kecamatan Cibatu Rapat Pleno DPSHP Akhir Tingkat Kecamatan
