MEDAN – Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat, ditanggapi anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Timbul Sinaga, Selasa 30 Agustus 2022.
Timbul mengatakan, rencana itu ibarat makan buah simalakama dimana pemerintah tidak punya pilihan. Meski kebijakan itu akan berdampak langsung dengan ekonomi masyarakat, seperti kenaikan pada harga bahan pokok lainnya.
“Kalau tidak dinaikkan, memang akan sangat membebani APBN. Bisa jadi APBN jebol, makanya harus dinaikkan. Cuma dalam situasi sekarang ini memang jadi serba salah,” kata politisi NasDem Sumut ini.
Dijelaskan anggota Komisi B ini, kenaikan itu sebenarnya penyesuaian harga. Dimana, pihak Pemerintah dalam hal ini harus dapat memformulasikan yang cocok terhadap kenaikan harga BBM tersebut.
“Saya yakin, pemerintah dapat memformulasikannya di angka berapa kenaikan harga BBM yang akan dilakukan,”sebutnya.
Hal itu penting dilakukan untuk menjaga APBN. Apalagi subsidi untuk BBM terbilang besar lebih dari Rp 502 triliun per tahun. Menurut politisi NasDem ini, masyarakat harus bisa memahami situasi ini. Timbul mengatakan, jika pun pemerintah nanti jadi menaikkan BBM bersubsidi itu, ia berharap tidak lebih dari Rp 2.500.
“Jika sekarang pertalite harganya Rp 7.600 per liter, kalaupun dinaikkan jangan lewat dari Rp 10.000. Kalau lebih dari itu, nanti akan sangat memberatkan masyarakat, apalagi setelah masyarakat baru saja mengalami penurunan daya beli akibat pandemi covid,” jelas Timbul
Timbul juga berharap, sebagai kompensasi, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga dampak kenaikan itu tidak begitu terasa dan APBN dapat terselamatkan. (ind)
