GARUT — Hujan bukan lagi sekadar soal cuaca bagi Ibu Iis. Setiap kali air turun dari langit, ada kekhawatiran yang ikut datang: atap rumah yang bocor, lantai yang lapuk dan berlubang, serta kamar yang terpaksa ditinggalkan karena tak lagi aman untuk ditempati.
Di sebuah rumah sederhana di Kampung Pojok RT 03 RW 12, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, kondisi itulah yang sehari-hari dihadapi Ibu Iis bersama keluarganya.
Keadaan tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan. Selasa, 6 Oktober 2026, Yudha datang langsung melihat kondisi rumah Ibu Iis sekaligus menyerahkan bantuan sembako dan santunan uang tunai dari pribadi.
Dalam kunjungan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut juga turut menyalurkan bantuan sembako. Yudha hadir bersama unsur Pemerintah Desa Karangpawitan, termasuk Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ibu Siti, serta pendamping sosial.
Bagi Yudha, kondisi rumah Ibu Iis bukan sekadar persoalan tempat tinggal. Ini adalah gambaran masih adanya warga yang membutuhkan perhatian dan gotong royong berbagai pihak.
“Selasa 6 Oktober 2026, saya bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pemerintah Desa Karangpawitan, ada Ibu Siti dari Kasi Kesra dan pendamping sosial, menengok Ibu Iis di Kampung Pojok. Ibu Iis ini masuk Desil 1 dan rumahnya tidak layak huni,” ujar Yudha.
Kondisi rumah tersebut memang memprihatinkan. Lantainya sudah lapuk dan sebagian bahkan berlubang. Ketika hujan turun, air masuk melalui atap yang bocor. Salah satu kamar pun sudah tidak dapat digunakan karena dikhawatirkan membahayakan penghuni.
Akibatnya, seluruh penghuni rumah terpaksa berkumpul dan tinggal dalam satu ruangan di bagian tengah rumah.
Kondisi itu, menurut Yudha, menunjukkan bahwa persoalan rumah tidak layak huni membutuhkan langkah nyata dan kolaborasi lintas pihak. Terlebih, keterbatasan anggaran pemerintah saat ini membuat pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
Karena itu, Yudha mendorong Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengoptimalkan kolaborasi pendanaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta berbagai sumber pendanaan sosial lainnya.
Ia juga meminta Bupati Garut segera membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Menurutnya, keberadaan forum tersebut dapat menjadi jembatan agar kepedulian dunia usaha lebih terarah dan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
“Harapan saya, Pemkab Garut mengoptimalkan kolaborasi pendanaan CSR dan Baznas. Bapak Bupati segera membentuk Forum TJSLP, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, agar semakin banyak warga Garut yang bisa dibantu memperbaiki rumahnya dari dana-dana CSR,” katanya.
Yudha menilai potensi dukungan dari dunia usaha di Kabupaten Garut cukup besar. Ada berbagai perusahaan dan lembaga usaha berskala besar yang beroperasi di Garut, mulai dari bank Himbara, bank swasta berskala nasional, perusahaan energi panas bumi, hingga perusahaan manufaktur seperti Changsin, Hoga, dan perusahaan lainnya.
Potensi tersebut, menurut dia, perlu dikelola melalui sebuah kolaborasi yang terarah sehingga dana CSR tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
“Begitu banyak entitas perusahaan berskala besar di Kabupaten Garut, baik bank Himbara maupun bank swasta berskala nasional, perusahaan energi panas bumi, kemudian perusahaan manufaktur seperti Changsin, Hoga dan lainnya. CSR dari sana bisa kita arahkan untuk membantu warga Garut,” tutur Yudha.
Ia menegaskan, kondisi rumah Ibu Iis merupakan salah satu persoalan yang seharusnya menjadi prioritas untuk segera ditangani.
“Rumah Ibu Iis ini lantainya sudah lapuk, bahkan banyak yang bolong-bolong. Kalau hujan, atapnya banyak yang bocor dan air masuk ke dalam. Kamarnya sudah tidak bisa ditempati karena membahayakan. Semua penghuni rumah ini akhirnya tinggal di satu ruangan tengah rumah,” ujarnya.
Menurut Yudha, pemerintah tidak harus bekerja sendirian. Di tengah keterbatasan anggaran, terutama setelah adanya pengetatan dan keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, solidaritas dunia usaha dan masyarakat justru perlu diperkuat.
“Bapak Bupati Garut, dengan keterbatasan anggaran kita, apalagi sekarang ada keterbatasan anggaran pusat, harapan kita bisa mengandalkan solidaritas dunia usaha, termasuk solidaritas masyarakat dan Baznas Garut,” katanya.
Ia juga berharap Baznas Garut dapat lebih aktif melakukan asesmen langsung ke lapangan. Dengan turun melihat kondisi warga, Baznas dapat menentukan secara objektif siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan dan persoalan apa yang paling mendesak untuk diselesaikan.
“Baznas Garut bisa melakukan asesmen, menengok langsung ke lapangan, kemudian menentukan warga yang bisa dibantu atau tidak. Harapan saya ke depan seperti itu,” kata Yudha.
Terlebih, Yudha menyebut Baznas Garut pada tahun ini memperoleh hibah sebesar Rp1,2 miliar. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut perlu diikuti dengan gerak cepat dan kepekaan yang lebih tinggi dalam menemukan warga yang membutuhkan bantuan.
“Baznas Garut tahun ini mendapat hibah Rp1,2 miliar. Harapannya bisa lebih gercep dan lebih peka menengok warga Garut yang harus dibantu,” ujarnya.
Rumah Ibu Iis mungkin hanya satu dari sekian banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut. Namun dari rumah sederhana di Kampung Pojok itu, muncul satu pesan penting: ketika anggaran pemerintah terbatas, kepedulian tidak boleh ikut terbatas.
Perbaikan rumah Ibu Iis bukan semata-mata tentang mengganti lantai yang lapuk atau menambal atap yang bocor. Lebih dari itu, ada upaya mengembalikan rasa aman dan martabat sebuah keluarga untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Dan untuk mewujudkannya, dibutuhkan gotong royong,pemerintah, dunia usaha, Baznas, pemerintah desa, serta masyarakat agar rumah yang hari ini menjadi sumber kekhawatiran, suatu hari nanti kembali menjadi tempat paling aman untuk pulang.