GARUT – Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Garut, kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan.
Kali ini, Yudha turun langsung mengunjungi Emak Een Yuningsih, seorang lansia yang hidup sebatang kara di Kampung Bojong Jengkol RT 02 RW 04, Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Selasa (3/11/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Garut, kader PDI Perjuangan, serta Pemerintah Desa Sukalaksana.
Emak Een menjadi salah satu warga yang terdampak cuaca ekstrem setelah sebagian atap rumahnya ambruk akibat hujan deras pada Jumat (30/10/2026). Kondisi tersebut semakin memprihatinkan mengingat Emak Een harus menjalani kehidupan seorang diri di usia lanjut.
Dalam kesempatan itu, Yudha Puja Turnawan menyerahkan bantuan sembako dan santunan uang tunai dari dana pribadinya. Sementara itu, BPBD Kabupaten Garut melakukan asesmen sekaligus menyalurkan bantuan, disusul bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.
Yudha menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama untuk memastikan warga yang tertimpa musibah, khususnya kelompok rentan seperti lanjut usia yang hidup sebatang kara, mendapatkan perhatian dan bantuan.
“Selasa, 3 November 2026 ini saya bersama BPBD Garut, Dinas Ketahanan Pangan Garut, kawan-kawan kader PDI Perjuangan, dan Pemerintah Desa Sukalaksana menengok Emak Een Yuningsih, seorang lansia sebatang kara yang sebagian atap rumahnya ambruk akibat hujan deras pada Jumat, 30 Oktober 2026,” ungkap Yudha.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, Emak Een masuk dalam kelompok Desil 4. Namun, hingga saat ini belum menerima komponen bantuan dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, hari ini BPBD Garut sambil melakukan asesmen memberikan bantuan. Dinas Ketahanan Pangan juga turut memberikan bantuan. Saya selaku anggota DPRD pun memberikan bantuan sembako dan santunan uang tunai,” tuturnya.
Dorong Penetapan Status Tanggap Darurat Hidrometeorologi
Di balik aksi kepedulian tersebut, Yudha juga menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi di Kabupaten Garut. Menurutnya, persoalan bencana tidak bisa hanya ditangani melalui bantuan yang bersifat sementara, tetapi membutuhkan langkah penanganan yang terencana, cepat, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyoroti banyaknya rumah warga yang mengalami kerusakan akibat longsor, termasuk akses jalan yang tertutup material longsoran di sejumlah wilayah.
Karena itu, Yudha berharap Bupati Garut dapat menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak lebih optimal dalam menangani dampak bencana.
“Saya sangat berharap, di tengah banyaknya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Garut, status tanggap darurat hidrometeorologi dapat ditetapkan. Dengan demikian, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Garut tahun anggaran 2026 yang masih tersisa sekitar Rp3,5 miliar bisa dimanfaatkan untuk membantu warga yang terdampak bencana,” tegasnya.
Selain mengoptimalkan anggaran pemerintah daerah, Yudha juga mendorong penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial. Menurutnya, dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) perlu dioptimalkan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia bahkan mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Garut segera membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Melalui forum tersebut, penyaluran dana CSR diharapkan dapat lebih terarah, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang menjadi korban bencana.
Garut Butuh Kolaborasi Semua Pihak
Lebih lanjut, Yudha menilai penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Garut membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Ia berharap pemerintah daerah dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga penanganan bencana dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas pemerintahan.
Menurutnya, karakteristik geografis dan tingginya curah hujan membuat Garut memiliki kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi. Ia menyebut curah hujan di wilayah dataran rendah berada pada kisaran 2.500,99 milimeter, sedangkan di wilayah dataran tinggi dapat mencapai sekitar 3.500 hingga 4.000 milimeter.
Kondisi tersebut, lanjut Yudha, menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan dan penanganan bencana harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi.
“Harapan saya, persoalan bencana hidrometeorologi ini dikomunikasikan dengan pemerintah pusat agar ada kolaborasi dengan BNPB. Garut dengan curah hujan yang sangat tinggi dan tingkat kerawanan bencana yang cukup besar tentunya membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Ia berharap semangat gotong royong terus diperkuat, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga sosial, maupun masyarakat.
“Semoga kita bisa bahu-membahu mencari solusi untuk membantu warga Garut yang terkena musibah,” pungkasnya.
Kunjungan kepada Emak Een menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai persoalan kebencanaan, perhatian terhadap warga paling rentan tidak boleh terabaikan. Sebab, bagi seorang lansia yang hidup sebatang kara, bantuan bukan sekadar soal sembako dan santunan, melainkan juga wujud kehadiran dan kepedulian sesama saat menghadapi masa sulit.(Gilang)