GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, bersama Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan dan sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi bersih-bersih sampah plastik di Sungai Cimaragas, Minggu (22/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan para pemuda Dayeuhandap, kader PDI Perjuangan, serta unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.
Dalam kegiatan itu, Yudha bersama peserta lainnya turun langsung ke aliran sungai untuk memungut sampah plastik yang mencemari lingkungan. Aksi tersebut sekaligus menjadi upaya mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan sungai.
Yudha menilai, kebiasaan membuang sampah ke sungai dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Tumpukan sampah berpotensi menghambat aliran air, menjebak lumpur dan pasir, mempercepat sedimentasi, hingga menyebabkan pendangkalan sungai.
Selain itu, sampah plastik yang terbawa aliran sungai dapat bermuara ke laut dan mengancam ekosistem serta biota laut. Bahkan, mikroplastik berpotensi masuk ke rantai makanan manusia.
“Perlu ikhtiar bersama untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kegiatan bersih-bersih sesaat, tetapi membutuhkan perubahan perilaku dan penanganan yang berkelanjutan,” ungkap Yudha.
Selain persoalan sampah, Yudha juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai di Kabupaten Garut. Ia menyebut sedimentasi terjadi di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) dan sub-DAS sehingga diperlukan perhatian pemerintah daerah melalui kebijakan dan penganggaran yang berkelanjutan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Garut perlu kembali memprioritaskan anggaran normalisasi sungai. Terlebih, dalam tiga tahun terakhir alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut disebut mengalami penurunan signifikan.
Dalam kesempatan itu, Yudha juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kesejahteraan tenaga lapangan pada UPT PUPR Garut Kota dan UPT PUPR Karangpawitan yang turut mengikuti kegiatan.
Ia menyebut sebagian tenaga lapangan masih berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dengan penghasilan sekitar Rp700 ribu per bulan. Bahkan, terdapat tenaga kerja sukarelawan (sukwan) yang disebut belum mendapatkan honor dari Pemerintah Kabupaten Garut.
Yudha menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan anggaran daerah.
“Rasanya tidak adil apabila pada 2027 kita masih mengalokasikan anggaran untuk membangun fasilitas instansi vertikal maupun memberikan hibah kepada instansi vertikal, sementara tenaga lapangan yang bekerja untuk pelayanan masyarakat masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Instansi vertikal sudah memiliki DIPA sendiri melalui APBN,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Yudha berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai semakin meningkat. Ia juga mendorong adanya perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah terhadap penanganan sampah, normalisasi sungai, serta kesejahteraan tenaga lapangan.
Upaya menjaga sungai, menurutnya, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar fungsi sungai tetap terpelihara dan risiko lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan.(feri)

