GARUT – dr. Helmi Budiman, Wakil Bupati Garut menghadiri audiensi yang dilakukan Komponen Penyedia jasa transportasi yang tergabung dalam Aliansi Driver Online Garut Bersatu atau ADOGB kemarin di gedung DPRD Garut. Audiensi ini terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat naik pada 3 September 2022 lalu.
Selain Wakil Bupati Garut, mereka juga diterima secara langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, Enan, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Garut, AKBP Wirdhanto Hadicaksono, beserta para anggota DPRD Kabupaten Garut dan perwakilan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, di Ruang Rapat Paripurna DRPD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 8 September 2022.
Wabup Garut dr. Helmi Budiman mengatakan, ada beberapa tuntutan yang dilontarkan dalam audiensi ini, dua di antaranya adalah terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan pengadaan subsidi atau bantuan bagi para pengemudi ojek online (ojol).
Dr. Helmi Budiman mengatakan, bahwa Pemkab Garut khususnya melalui Bupati Garut, Rudy Gunawan, telah menyampaikan bahwa Kabupaten Garut menolak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kemarin juga Pak Bupati sudah menyampaikan, sudah suratnya sudah disampaikan oleh DPRD ke pemerintah pusat bahwa kita menolak kenaikan BBM,” ujar Wabup Garut.
Berkaitan dengan tuntutan mengenai subsidi atau bantuan untuk ojol, dr. Helmi mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, telah menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan dana sekitar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial bagi masyarakat.
“Dua persen ini kalau diuangkan dari DTU (atau) Dana Transfer Umum itu 12 setengah miliar, ya memang sebenarnya berat juga kita, makanya kita kemarin juga pak bupati juga kita rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dari mana uang 12,5 m, kan kita sedang berjalan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sudah berjalan ya, (dan) kami mengambil dari dana yang memang bisa kita alihkan ya, alihkan 12 setengah miliar ini dan ini sudah kami lakukan beberapa kali rapat yang harus segera dilaporkan (datanya) tanggal 15 (September),” imbuh Wabup Garut.
Untuk penyaluran bantuan sendiri, dr. Helmi menjelaskan jika saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan penerima bantuan, khususnya pendataan pengemudi ojol.
“Nah, kita kan perubahan itu insya Allah Oktober itu sudah bisa running sekarangkan (masih) pembahasan perubahan, yang jelas di perubahan pasti masuk aja, 1 Oktober itu mudah-mudahan bisa di cairkan bahkan kalau misalkan memungkinkan diaturannya, sekarang-sekarang kemudian juga by name by address sudah lengkap itu kan bisa kita keluarkan karena uangnya,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi data yang double , lanjut Wabup Garut, pihaknya akan melakukan verifikasi data melalui dinas sosial, agar tidak terjadi penerima bantuan yang double.
“(Datanya) tidak boleh, tidak boleh double, makanya di sini ada verifikasi, kita ini mekanismenya kan mekanisme akhirnya dari di Dinas Perhubungan masuk ke Dinas Sosial, nah di Dinas Sosial itu biasanya ada pemadanan, ada verifikasi, tidak boleh ada (data) double,” tandasnya.Garut Sarankan Kompor Induksi sebagai Kompor Alternatif di Masyarakat
GARUT – Sejalan dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor DG.02.01/3232/KSM Tentang Imbauan Penggunan Kompor Induksi di Kabupaten Garut, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, mensosialisasikan program konversi penggunaan gas LPG menjadi kompor induksi.
Dr. Helmi Budiman mengatakan, kompor induksi ini bisa digunakan sebagai kompor alternatif di masyarakat karena jika dibandingkan dengan gas non subsidi, kompor induksi dinilai lebih murah dan hemat.
“Kita kan kalau gas itu cukup mahal sekarang, jadi hampir setengahnya saya tadi hitung, saya dengar dari pak manager juga 18 ribu dengan gas, sedangkan dengan listrik hanya habis 10 ribu jadi menghemat nya 8 ribu,” ucapnya di sela-sela acara Hari Pelanggan Nasional yang diselenggarakan oleh PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Garut, di Halaman Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kamis 8 September 2022.
Dr. Helmi Budiman menyampaikan, untuk kompor gas subsidi sendiri memang bisa dianggap seimbang dengan kompor induksi. Meskipun begitu, gas LPG di wilayah terpencil memiliki harga yang lebih mahal karena adanya biaya akomodasi.
“Kemudian di daerah-daerah terpencil kan lebih mahal, kalau harganya 20rb mungkin masih sama imbang antara gas melon dengan kompor induksi,” ucapnya.
Selain itu, menurutnya, penggunaan kompor gas seringkali mengalami situasi kelangkaan gas LPG, sehingga menyebabkan kenaikan harga yang signifikan.
“Tapi ketika di daerah karena transfortasi karna kelangkaan seringkali kita melihat di masyarakat (harga gas) sampai dengan 25 ribu bahkan lebih dari itu,” lanjutnya.
Maka dari itu, imbuh Helmi, penggunaan kompor induksi bisa memudahkan masyarakat serta memiliki harga yang lebih murah karena memakai listrik.
“Jadi ini bagus menjadi alternatif sumber energi yang bisa digunakan oleh masyarakat, baik bisa menghemat ataupun bisa mencegah naik harga yang tidak menentu,” tuturnya.
Kompor induksi ini dinilai lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih praktis. Selain itu, kompor induksi ini bersifat fleksibel karena bisa disimpan dimana saja.
“Saya beli yang kecil saya coba ya memang nyaman, jadi bisa ditaruh di meja, mejanya meja kayu juga nyaman tidak takut kepanasan disitu kemudian kebakaran dan sebagainya,” katanya.
Berkaitan dengan Hari Pelanggan Nasional, dilaksanakan lomba memasak yang diikuti oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Garut, di mana semua kompor induksi berikut alat masaknya yang digunakan dalam lomba memasak diberikan kepada peserta lomba.(gilang)