GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2026 Daerah Pemilihan I di Kampung Sindanggalih, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pengobatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), serta donor darah.
Reses dihadiri perwakilan dari 22 RW di Kelurahan Sukagalih. Dalam kegiatan itu, perhatian khusus diberikan kepada perempuan kepala keluarga atau janda yang dinilai masuk kategori wanita rawan sosial ekonomi dan membutuhkan dukungan pemerintah.
Dalam keterangannya, Yudha menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan kepala keluarga, baik melalui bantuan kewirausahaan maupun program sosial lainnya.
“Perempuan kepala keluarga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. Mereka merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan nyata agar mampu mandiri secara ekonomi,” ujar Yudha.
Menurutnya, perhatian terhadap kelompok rentan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Kegiatan reses turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, PDAM, hingga Bappeda Kabupaten Garut.
Kehadiran OPD dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan secara langsung, mulai dari bantuan UMKM, perbaikan lingkungan, infrastruktur, hingga administrasi kependudukan.
Yudha meminta Bappeda Kabupaten Garut mencatat seluruh aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. Ia menilai Kelurahan Sukagalih yang berada di kawasan pusat pemerintahan perlu mendapat perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan kabupaten di wilayah Sukagalih yang mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Garut didorong segera memperbaiki ruas Babakan Loa menuju Hampor serta Jalan Terusan Pahlawan yang belum sepenuhnya dihotmix.
“Kelurahan Sukagalih merupakan kawasan pusat pemerintahan. Sudah sepatutnya pembangunan infrastruktur di wilayah ini menjadi prioritas,” katanya.
Selain jalan rusak, warga turut mengusulkan bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu), perbaikan kirmir dan saluran air di RW 04, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), hingga bantuan bagi pelaku UMKM.
Warga Perumahan Griya Pamoyanan 1 juga mengadukan persoalan sertifikat rumah yang belum diterima meski pembayaran telah lunas. Menanggapi hal itu, Yudha meminta Ketua RW 17 segera mengajukan surat audiensi agar DPRD Garut dapat memfasilitasi pertemuan dengan pengembang dan dinas terkait.
“Saya ingin persoalan warga Griya Pamoyanan 1 segera mendapatkan solusi. DPRD akan memfasilitasi audiensi bersama developer dan dinas terkait agar ada percepatan penyelesaian,” tegasnya.
Yudha menilai masa reses menjadi momentum penting bagi anggota dewan untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara nyata di lapangan.
Ia meminta seluruh usulan warga dituangkan dalam proposal resmi agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan hingga paripurna DPRD Kabupaten Garut.
“Saya akan berusaha semaksimal mungkin menjembatani seluruh aspirasi masyarakat Kelurahan Sukagalih agar bisa direalisasikan pemerintah daerah,” pungkasnya.