GARUT – Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat 2026 bukan sekadar agenda rutin empat tahunan yang hanya menjadi tanggung jawab Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lebih dari itu, PORPROV merupakan agenda olahraga resmi pemerintah daerah yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan dalam upaya mengangkat prestasi dan nama baik daerah di tingkat provinsi.
Karena itu, sudah semestinya seluruh perangkat daerah memberikan dukungan maksimal. Sangat disayangkan apabila masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkesan memandang sebelah mata terhadap penyelenggaraan multi-event olahraga terbesar di Jawa Barat tersebut.
Agus Barkah, Wakil Ketua KONI Garut menjelaskan, PORPROV merupakan bagian dari sistem pembinaan dan penyelenggaraan olahraga prestasi di tingkat provinsi. Pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KONI Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten/kota, baik sebagai peserta maupun tuan rumah.
“Dengan demikian, keliru apabila PORPROV hanya dipersepsikan sebagai agenda kelembagaan KONI semata. Keberhasilan kontingen dalam ajang ini juga menjadi cerminan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam membangun prestasi olahraga,” ujarnya.
Indikasi kurang optimalnya dukungan tersebut terlihat, salah satunya, dalam persoalan mobilisasi atlet. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi keberangkatan atlet, masih ditemukan sejumlah kendaraan dinas yang dipinjamkan dalam kondisi kurang layak pakai. Bahkan, terdapat kendaraan yang mengalami mogok ketika digunakan untuk kepentingan mobilisasi atlet.
Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Atlet yang telah menjalani latihan, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membawa nama Kabupaten Garut, seharusnya mendapatkan fasilitas pendukung yang memadai. Jangan sampai perjuangan mereka justru dihadapkan pada persoalan teknis yang semestinya bisa diantisipasi sejak awal.
“Sekali lagi perlu ditegaskan, PORPROV Jawa Barat 2026 adalah agenda pemerintah daerah, bukan semata-mata agenda KONI. Bahkan, dalam klasemen perolehan medali, identitas daerah yang ditampilkan adalah logo pemerintah kabupaten/kota, bukan logo KONI,” ujarnya.
Artinya, ketika atlet Garut berhasil meraih prestasi, nama yang harum bukan hanya organisasi olahraga, melainkan Kabupaten Garut beserta seluruh jajaran pemerintah daerahnya.
Atas dasar itu, kami berharap seluruh SKPD tidak setengah hati dalam memberikan dukungan. Sudah saatnya semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif benar-benar diwujudkan melalui dukungan nyata, termasuk dalam penyediaan fasilitas transportasi yang layak dan aman bagi para atlet.
” Kami memahami bahwa setiap perangkat daerah memiliki tugas pokok, fungsi, serta keterbatasan masing-masing. Bagi dinas yang memang tidak memiliki kendaraan operasional untuk dipinjamkan, tentu hal tersebut dapat dimaklumi. Namun, bagi perangkat daerah yang memiliki armada kendaraan dalam kondisi prima, alangkah baiknya apabila dapat memberikan dukungan melalui peminjaman kendaraan untuk kepentingan kontingen Garut,” ujar Agus Barkah, Wakil Ketua KONI Garut.
Perlu digarisbawahi, kendaraan tersebut tidak diminta untuk digunakan dalam jangka waktu panjang. Kebutuhan peminjaman bahkan tidak lebih dari 15 hari. Sebuah waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan besarnya kepentingan yang sedang diperjuangkan, yakni membawa nama baik Kabupaten Garut di ajang olahraga tingkat Jawa Barat.
Jangan sampai kita terlalu berharap atlet mampu menyumbangkan medali, tetapi dukungan fasilitas dari pemerintah daerah justru tidak diberikan secara optimal.
Atlet memiliki tugas berjuang di arena pertandingan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan perjuangan itu mendapatkan dukungan yang layak.
PORPROV bukan hanya tentang medali, melainkan tentang harga diri, kebanggaan, dan kehormatan Kabupaten Garut. Sudah sepatutnya seluruh SKPD bergerak bersama. Sebab, ketika Garut berjaya, itu adalah kebanggaan kita semua.*