Site icon Bircunews

KBPII Garut Usulkan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Kandidat Wakil Presiden , Setelah melalui Diskusi Serius atas Dinamika Politik Yang Berkembang

GARUT– Setelah Diskusi Serius Akhirnya Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Kabupaten akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan dua nama, yakni Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad, sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengisi jabatan yang disebut kosong menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Aspirasi tersebut Hasil diskusi serius yang didasarkan didasarkan pada pertimbangan konstitusional, politik, sosial budaya, hingga kepentingan ekonomi nasional. KBPII Jawa Barat menilai, proses pengisian jabatan Wakil Presiden perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang berlarut-larut.

Dalam pernyataan sikapnya, KBPII Jawa Barat merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Proses pemilihan tersebut dilaksanakan paling lambat 60 hari.

KBPII Garut Barajuga menyoroti jadwal pengajuan dua nama calon Wakil Presiden yang ditargetkan paling lambat 25 November 2026, dengan Sidang Paripurna MPR pada 2 Desember 2026. Menurut mereka, Indonesia membutuhkan figur yang siap menjalankan tugas kenegaraan, memiliki legitimasi, serta dapat langsung bekerja setelah ditetapkan dan dilantik.

“Indonesia sedang tidak mencari sekadar pengganti Wakil Presiden. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan sosok yang dapat menjaga konstitusi, kedaulatan rakyat, dan stabilitas politik kebangsaan,” demikian pokok pandangan yang disampaikan KBPII Jawa Barat.

Enam Pilar Pertimbangan

KBPII Garut menguraikan enam pilar pertimbangan yang menjadi dasar penyampaian aspirasi terhadap Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad.

Pertama, dari aspek kapasitas kepemimpinan. Keduanya dipandang memiliki pengalaman sebagai eksekutor politik dan figur yang mampu membangun komunikasi lintas kekuatan politik. Kemampuan tersebut dinilai penting untuk menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislatif, mengawal konstitusi, serta menjaga kedaulatan rakyat.

Dalam pandangan KBPII Wakil Presiden tidak cukup hanya menjalankan fungsi seremonial, tetapi juga perlu berperan sebagai penghubung kebijakan antara pemerintah dan parlemen agar program-program Presiden dapat berjalan tanpa hambatan dalam proses legislasi maupun penganggaran.

Kedua, aspek normatif yuridis. menekankan bahwa calon pengganti Wakil Presiden harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial secara utuh. Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad dinilai telah memiliki rekam jejak politik serta pengalaman pengabdian lebih dari satu dekade bersama Presiden Prabowo.

Organisasi tersebut berpandangan bahwa proses pemilihan di MPR harus berjalan secara sah, tertib, dan tidak menimbulkan polemik baru. Persoalan verifikasi politik, dokumen, sengketa hukum, maupun beban masa lalu menjadi hal yang menurut mereka perlu diperhatikan dalam menentukan calon.

Ketiga, filosofi nilai kebangsaan. KBPII memandang jabatan Wakil Presiden bukanlah hadiah politik, melainkan amanah yang mencerminkan kesetiaan, pengabdian, dan tanggung jawab terhadap bangsa serta kedaulatan rakyat.

Dalam konteks tersebut, Wakil Presiden yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu memperkuat kepemimpinan nasional, bukan membangun pusat kekuasaan yang berjalan sendiri atau menjadi matahari kembar. Kepemimpinan yang saling menguatkan dinilai penting untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila.

Keempat, stabilitas politik. KBPII menilai kesepahaman partai-partai koalisi yang menyerahkan keputusan mengenai posisi Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo dan memberikan ruang kepada Partai Gerindra merupakan konsensus politik yang perlu dihormati.

Menurut mereka, pengajuan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad sejalan dengan semangat menjaga kesepakatan tersebut. Dengan demikian, tidak ada partai koalisi yang merasa dikalahkan dan tidak muncul keretakan di dalam koalisi pemerintahan.

Stabilitas politik tersebut dianggap penting untuk menjaga soliditas pemerintahan Prabowo hingga 2029. Wakil Presiden diharapkan menjadi perekat kekuatan politik dan bukan justru menjadi sumber perpecahan di antara unsur koalisi.

Kelima, sosial budaya kebangsaan. Kedua nama tersebut dinilai merepresentasikan perpaduan ketegasan, keterbukaan, kesantunan, dan ketelitian yang dibutuhkan dalam kepemimpinan nasional.

KBPII Jawa Barat menilai keduanya memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari lingkungan parlemen, kampus, pasar, pesantren, masyarakat sipil, hingga unsur TNI dan Polri.

Representasi tersebut juga dikaitkan dengan keberagaman sosiologis masyarakat Indonesia, baik kalangan abangan, santri, maupun priyayi. Kemampuan memahami berbagai lapisan masyarakat, termasuk bahasa nasionalis, bahasa santri, dan bahasa wong cilik, dipandang sebagai modal sosial untuk meredam polarisasi digital serta menjaga persatuan dan keindonesiaan.

Keenam, tren dan agenda ekonomi Indonesia ke depan. KBPII Jawa Barat menilai pemerintahan membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kemampuan manajerial dan memahami tata kelola pemerintahan untuk mendukung berbagai agenda prioritas nasional.

Agenda tersebut mencakup hilirisasi industri, transisi energi, penguatan Danantara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Dalam pandangan mereka, jejaring dan pengalaman di parlemen diperlukan untuk memastikan pembahasan undang-undang terkait hilirisasi, investasi, serta APBN yang berpihak kepada rakyat dapat berjalan. Selain itu, MPR diharapkan turut menjaga konsensus ekonomi Pancasila, yakni ekonomi yang bertumbuh sekaligus berkeadilan.

Mendorong Kepemimpinan yang Menguatkan Presiden

Selain enam pilar tersebut, KBPII Garut menegaskan bahwa kriteria Wakil Presiden tidak semata-mata ditentukan oleh popularitas, tetapi juga kesetiaan, kedekatan, kesiapan, dan kemampuan menjaga konsensus kebangsaan.

Mereka berpandangan bahwa pengabdian seorang kader bangsa seharusnya tidak bersifat transaksional, melainkan berlandaskan ideologi dan komitmen terhadap kepentingan negara. Sosok Wakil Presiden yang dibutuhkan Presiden Prabowo adalah figur yang berorientasi pada keberhasilan pemerintahan, bukan membangun ambisi kekuasaan sendiri.

Dalam pernyataannya, KBPII Garut juga mengakui bahwa terdapat banyak kader bangsa yang memiliki kapasitas dan kelayakan untuk mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029. Namun, sebagai bagian dari masyarakat, mereka menegaskan bahwa penyampaian nama Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad merupakan bentuk aspirasi dan masukan kepada Presiden, bukan penetapan sepihak atas proses konstitusional.

“Prabowo tidak membutuhkan Wakil Presiden yang ingin menjadi Presiden besok pagi. Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang ingin memastikan Presiden berhasil hari ini,” menjadi salah satu pesan yang ditekankan dalam pernyataan tersebut.

KBPII berharap proses pemilihan di MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 tidak berkembang menjadi arena perdebatan politik baru, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat stabilitas dan konsensus nasional.

Mengajak Masyarakat Mengawal Proses Konstitusional

Menutup pernyataan sikapnya, Ketua Dindin Elfajr menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad dapat dipertimbangkan sebagai dua nama calon Wakil Presiden yang diusulkan kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional.

Organisasi tersebut juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden agar berlangsung secara damai, bermartabat, dan sesuai dengan konstitusi.

Bagi KBPII Garut pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan konstitusi, tetapi juga menyangkut harapan terhadap pemerintahan yang solid, stabil, dan mampu menjalankan agenda pembangunan nasional hingga 2029, sekaligus mempersiapkan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan semangat kebangsaan yang diusung KBPII Garut: “Siapa Pun Anak Bangsa, Satu Napas untuk Indonesia.”(Feri)

Bircunews

Kami Bircunews.com adalah perusahaan media. memberikan informasi berimbang, informatif, edukatif dan berpedoman terhadap undang-undang pers no 40 tahun 1999. Hubungi Kontak Kami untuk Iklan dan Pengaduan Keredaksian di Kontak WA: 082.295.693.903

Exit mobile version