GARUT — Kepala Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Amun Sunjana, mengusulkan agar pemerintah pusat mengkaji ulang skema pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong agar pengelolaan dapur tersebut diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.
Menurut Amun, keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan dapur MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Keuntungan dari usaha tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus mendukung berbagai program sosial bagi masyarakat.
“Saya jamin jika Dapur MBG dikelola oleh BUMDes akan maju ekonomi masyarakat desa. Keuangan desa juga akan terbantu,” ujarnya.
Ia menilai, apabila pemerintah ingin memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui program MBG, skema pengelolaan yang berlaku saat ini perlu dievaluasi. Menurutnya, BUMDes dapat menjadi instrumen untuk memastikan manfaat ekonomi program tersebut turut berkontribusi terhadap pembangunan desa.
“Saya rasa belum terlambat. Jika pemerintah ingin benar benar Indonesia maju sebaiknya Dapur MBG dikelola oleh BUMDes,” ujar Amun.
Amun juga menyoroti pengelolaan dapur MBG oleh pihak swasta maupun perorangan. Menurut dia, pola tersebut dinilai belum memberikan dampak ekonomi secara luas bagi masyarakat desa karena manfaat usaha cenderung terkonsentrasi pada pemilik dapur dan lingkaran terdekatnya.
Sebaliknya, ia berpandangan bahwa pengelolaan melalui BUMDes dapat membuka peluang pemerataan manfaat ekonomi. Selain mendukung operasional program pemenuhan gizi, usaha tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.
“Berbeda halnya jika dapur dipegang BUMDes. Dampaknya akan luas karena ini lembaga usaha milik desa,” katanya.
Usulan tersebut menjadi salah satu masukan agar pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mempertimbangkan penguatan ekonomi desa. Dengan melibatkan BUMDes, program tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan PADes, memperluas manfaat sosial, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
(pey)