MEDAN – Puluhan guru honorer yang tergabung di Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) menggelar unjukrasa di depan kantor DPRD Medan, Senin (27/6/22). Tenaga pendidik di Kota Medan ini meminta agar DPRD Medan peduli untuk memperjuangkan nasib guru yang terancam dipecat akibat masuknya guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua FGTT Rahmah Nasution selaku koordinator aksi menyampaikan kepada DPRD Medan untuk merespon dan mengambil sikap terkait adanya kebijakan pihak sekolah atau Dinas Pendidikan yang merugikan tenaga guru hoboner.
“Kita berharap ada pertimbangan bagi guru yang telah mengabdi di Kota Medan,” ujar Rahmah.
Selain itu sejumlah tuntutan guru honorer dalam orasinya meminta kepada Kadis Pendidikan Kota Medan untuk segera mengeluarkan (Surat Keterangan (SK) Guru honorer.
Guru honorer juga meminta Dinas Pendidikan agar kepala sekolah tidak semena-mena melakukan pemecatan terhadap guru honor akibat masuknya guru P3K.
Ditambahkan Rahmah, pihaknya berharap agar Dinas Pendidikan Kota Medan segera melakukan pemetaan kebutuhan guru. Bagi guru yang tidak mendapat dan tidak memenuhi jam mengajar hendaknya dilakukan rotasi per Kecamatan.
Masih dalam tuntutan para guru, mereka minta agar menaikkan dana insentif tahun anggaran 2022 dan 2023. Begitu juga soal penambahan formasi guru bahasa inggris dan guru agama untuk P3K tahap 3 Tahun 2022 dan P3K Tahun 2023 supaya ditambah.
Usai orasi, para pengunjukrasa selanjutnya diterima Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala. (ind)
BACA JUGA: Wabup Garut Ingatkan Peredaran Uang di Narkoba sebagai Perputaran Ekonomi Negatif