GARUT – Komitmen memperjuangkan kejelasan nasib relawan kembali mengemuka dalam audiensi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Garut, Senin (20/4/2026). Pertemuan ini mempertemukan unsur legislatif, eksekutif, dan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Governance Critical Watch (GWC).
Audiensi tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi I DPRD Garut dari Fraksi Golkar, H. Iman Alirahman, bersama Fahad Fauzi. Turut hadir Sekretaris Daerah serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut, yang bersama-sama mendengarkan aspirasi yang disampaikan GWC.
Dalam keterangannya, H. Iman Alirahman menjelaskan bahwa audiensi yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB itu menjadi ruang dialog terbuka antara relawan dan pemerintah daerah.
“Audiensi ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi antara relawan dengan pihak eksekutif dan legislatif, tetapi juga menjadi wadah penting untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif,” ujarnya.
GWC menyampaikan sejumlah tuntutan utama. Pertama, memperkuat fungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat relawan dengan pemerintah. Kedua, meminta kejelasan status relawan, baik dari aspek legalitas, hak, maupun kewajiban. Ketiga, menuntut kepastian terkait perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPRD Garut menyambut baik dan mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Aspirasi yang disampaikan dinilai sebagai bentuk pengawasan publik yang sehat dan konstruktif.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengangkat tenaga alih daya (outsourcing), termasuk dalam sektor kebersihan. Namun, realisasi kebijakan tersebut masih menunggu rekomendasi tertulis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Komisi I mendorong pemerintah daerah agar segera mencari solusi konkret terkait kejelasan status legalitas relawan, sehingga tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian,” tegas Iman.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut, Jujun Juansyah Nurhakim, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil audiensi dengan langkah administratif.
“Kami akan melayangkan nota dinas kepada pimpinan dan melaporkan hasil ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kabar baik, minimal dalam satu bulan ke depan sudah ada kepastian, termasuk skema rekrutmen yang memungkinkan mereka masuk dalam sistem antrean,” jelasnya.
Audiensi ini menjadi sinyal kuat bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah terus bergerak menuju tata kelola yang lebih inklusif. Harapannya, kejelasan status dan perlindungan bagi relawan tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera terwujud dalam kebijakan nyata.(gilang)