GARUT — Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, kembali melakukan blusukan ke sejumlah wilayah, Sabtu (7 Februari 2026). Dari kunjungan langsung itu, Yudha menemukan fakta pahit: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum sepenuhnya mampu menggambarkan potret kesejahteraan warga secara utuh dan manusiawi, khususnya di Kabupaten Garut.
“Blusukan yang saya lakukan hari ini mengafirmasi bahwa DTSEN belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil masyarakat, baik di Garut maupun daerah lain,” ujar Yudha. Di balik angka-angka dan klasifikasi desil, tersimpan kisah-kisah pilu warga yang justru tercecer dari jangkauan bantuan negara.
Salah satunya adalah Bias Setyaning Nagrama, seorang anak yatim yang tinggal di Kampung Sukatani RT 01 RW 03, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler. Bias merupakan siswa SMK Qurrota A’yun, jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Di usianya yang masih belia, Bias memikul beban berat: bersekolah sekaligus merawat sang nenek, Emak Apong Sopiah, yang telah lima tahun menderita kelumpuhan.
Bias dan neneknya hidup sederhana di rumah peninggalan almarhum ayah Bias. Kondisi ekonomi yang serba terbatas membuat Bias menunggak uang bangunan sekolah dan belum mampu membayar biaya praktik kerja lapangan (PKL). Namun ironisnya, dalam DTSEN, Bias justru masuk kategori desil 6–10, kelompok yang dianggap relatif sejahtera. Akibatnya, Bias tidak berhak menerima bantuan pendidikan dari pemerintah pusat, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kisah serupa juga ditemukan Yudha saat mengunjungi Emak Entit Kartini, seorang lansia dhuafa yang mengontrak rumah di Kampung Mekarsari RT 03 RW 15, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul. Di usia senjanya, Emak Entit harus mengasuh tiga cucu yatim dan piatu.
Ia merawat Ananda Arda dan Ananda Azka, dua anak yatim yang ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya menikah lagi. Tak hanya itu, Emak Entit juga mengasuh Ananda Fajar Muhammad Sidik, seorang anak piatu yang ibunya, Atin Herliatin, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Semasa hidupnya, almarhumah Atin Herliatin merupakan tulang punggung keluarga, rutin mengirimkan uang untuk biaya kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Kepergiannya membuat keluarga ini kehilangan sumber penghidupan. Namun, lagi-lagi kenyataan berkata pahit: Emak Entit Kartini tercatat dalam desil 6–10 DTSEN, sehingga tidak menerima komponen bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Ini potret nyata bahwa data belum sepenuhnya menangkap sisi kemanusiaan. Mereka yang jelas-jelas rentan justru terlewatkan,” tegas Yudha.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Garut segera hadir membantu Emak Entit Kartini dan Ananda Bias yang dengan penuh ketegaran merawat anggota keluarganya. Menurut Yudha, mereka harus segera mendapatkan bantuan janji Bupati sebesar Rp2 juta per KK, serta dukungan lintas program dari berbagai SKPD.
Tak hanya itu, Yudha juga mendorong kolaborasi pendanaan CSR dan BAZNAS agar benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan, seperti Ananda Bias, Emak Apong, dan Emak Entit Kartini. Ia pun berharap Kementerian Sosial RI dapat memberikan atensi khusus dan bantuan yang layak bagi mereka.
“Negara tidak boleh kalah cepat dari penderitaan warganya. Data penting, tapi nurani jauh lebih utama,” pungkas Yudha.(gilang)