GARUT – DPP dan DPC Fagar melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Garut di aula bjb Garut, Selasa (26/7/22). Rapat itu membahas soal kuota ASN khususnya formasi PPPK pada tahun 2022.
Dalam rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala BKD Garut, Kabid GTK Disdik Garut, Kabid Anggaran BPKAD, Anggota Komisi 1 DPRD Garut, Pengurus DPP FAGAR, Para Ketua DPC FAGAR serta perwakilan dari Guru Honorer yang lulus Passing Grade serta Ketua PGRI Kabupaten Garut.
Adeng Sukmana, S.Ag, MM, Ketua Umum DPP FAGAR mengucapkan terima kasih kepada pihak eksekutif dan legislatif yang telah mengakomodir aspirasi untuk kuota PPPK.
Pemkab Garut dikabarkan telah mengakomodasi untuk kuota PPPK yang diajukan ke pusat kurang lebih sebanyak 3.327 untuk guru honorer. Namun belakangan ini banyak informasi yang membuat guru honorer galau sehubungan ada 184 orang tidak masuk kuota.
Hal itulah yang membuat DPP FAGAR Garut sepakat untuk menggelar rapat koordinasi (RAKOR) ke III dengan pihak Pemkab Garut.
” Bahkan kami juga telah mengundang Pak Andika dari Dirjen GTK Kemendikbud Ristek RI,” Ungkapnya.
“Mudah-mudahan dalam Rakor ke III dapat memberikan kejelasan yang sebenarnya dari pihak BKD, Disdik, BPKAD dan DPRD Garut, sehingga Kouta 3.327 benar-benar diperuntukan buat para guru honorer yang ada di Kabupaten Garut, ditambah dengan kuota untuk Tenaga Kesehatan dan Honorer lainnya,” ujarnya.
Sementara itu Didit Fajar Putradi Kepala BKD Garut menjelaskan tentang kronologis awal perjuangan dari pengurus DPP FAGAR bersama anggota DPRD Garut, BKD serta Sekda Garut ke Menpan RB.
Menurutnya banyak suka dan duka yang dirasakan ketika memperjuangkan kuota PPPK. Bahkan sampai begadang larut malam untuk menginput data.
Yang pada akhirnya kata Didit setelah koordinasi dengan pihak Disdik Garut, kuota CASN PPPK yang diusulkan sebanyak 5.039 kuota kepada Menpan RB. Dimana di dalamnya ada 3.327 untuk kuota para guru honorer dan sisanya untuk Nakes dan Tenaga Honorer lainnya.
“Sekarang tinggal menunggu jawaban dari Kemenpan RB, apakah kuota tersebut di ACC oleh Pusat atau tidak,” ujarnya.
“Jadi kami dari pihak eksekutif sudah mengakomodir semua tuntutan dari tenaga guru honorer, tenaga kesehatan dan tenaga honorer lainnya, KUA-PPAS pun sudah kami sampaikan ke DPRD Garut untuk dilakukan revisi, salah satunya tentang anggaran untuk CASN PPPK.
” Sekarang keputusan akhirnya akan dibahas oleh pihak eksekutif dengan pihak legislatif, apakah kouta 5.309 di akomodir atau tidak oleh pihak DPRD Garut,” Pungkasnya.(gilang/agus)