GARUT – Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi (Almagari) merasa kecewa dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Anti Radikalisme dan Intoleransi yang selama ini diperjuangkan.
Ketua Umum Almagari KH Aceng Abdul Mujib melalui Departemen Ekonomi mengatakan, ada pernyatan bupati yang mengatakan bahwa Perda tersebut sudah disahkan.
Yang jadi masalahnya pengesahan Perda tersebut sebelumnya tidak mengajak Almagari musyawarah membahasnya, baik dari segi judul dan isinya.
Almagari menilai judul dan isi Perda tersebut tidak sesuai dengan apa yang selama ini diharapkan.
Dalam hal ini Almagari memita pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda yang benar-benar bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Bukannya Perda yang dibuat asal-asalan.
” Karena ini menyangkut kehidupan masyarakat tentang prinsip berbangsa dan bernegara di Kabupaten Garut,” ujarnya.
Pemerintah daerah harusnya tidak menutup mata terhadap kelompok radikal. Pemerintah daerah harusnya lebih mengetahui dan memahami tentang situasi yang sebenarnya tentang kelompok radikal dan intoleran di wilayahnya, sehingga Perda yang disahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Jika dikaitkan dengan isu Al Zaytun yang sedang ramai sekarang, di Kabupaten Garut ini rupanya tersebar banyak alumni Al Zaytun.
Bahkan ada pesantren di Garut yang terafiliasi langsung dengan Al Zaytun. Walaupun pada kenyataannya mereka bisa menyembunyikan hal itu dengan istilah taqiah (kamoflase).
Nah, untuk masalah seperti ini pemerintah daerah harus membuka mata, dan harus menyadari pentingnya membuat Perda yang sesuai agar kelompok radikal dan intoleran seperti itu bisa dibina.
BACA JUGA: Desa di Kecamatan Kersamanah Sudah Laksanakan Program Harum Madu
BACA JUGA: Perda Kabupaten Layak Anak di Garut Harus Terbentuk di Tahun 2023
BACA JUGA: Susah Buang Air Besar Karena Kebanyakan Makan Daging, Begini Cara Mengatasinya